RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah bersama DPR RI resmi memfinalisasi rangkaian kebijakan penataan status kepegawaian bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kebijakan strategis yang mencakup guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) hingga Kementerian Agama (Kemenag) ini memberikan kepastian jenjang karier, termasuk pembukaan ruang seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diproyeksikan mulai bergulir pada awal tahun 2027.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa rapat koordinasi telah memasuki tahap akhir untuk mengakomodasi peralihan status guru PPPK paruh waktu, guru madrasah negeri, hingga tenaga pendidik di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK).
Skenario Peralihan Status dan Alokasi Kebutuhan Guru Nasional
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini memaparkan peta jalan penataan tenaga pendidik nasional berdasarkan data kepegawaian aktif:
Statistik Guru PPPK Nasional: Saat ini tercatat sebanyak 955.245 guru berstatus PPPK di seluruh Indonesia, di mana 231.246 orang di antaranya masih berstatus PPPK paruh waktu.
Pengalihan PPPK Paruh Waktu: Mulai tahun 2027, sebanyak 231 ribu lebih guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk dialihkan menjadi PPPK penuh waktu sesuai usulan instansi.
Seleksi CPNS Guru 2027: Pendaftaran seleksi CPNS diperkirakan dibuka pada awal 2027 bagi guru PPPK yang memenuhi syarat untuk memperebutkan status PNS melalui mekanisme tes resmi.
Proyeksi Kebutuhan Formasi: Pemerintah memperkirakan total kebutuhan guru nasional mencapai 526.689 formasi. Kebutuhan ini dialokasikan untuk memperkuat program prioritas sektor pendidikan, seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda.
Dampak Kebijakan Terhadap Sektor Pendidikan
