RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah dipastikan belum mengalokasikan anggaran khusus maupun menerbitkan regulasi baru terkait kenaikan gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), untuk Tahun Anggaran 2027.
Kepastian tersebut tecermin dalam pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat (14/8/2026).
Dalam pidatonya, Kepala Negara sama sekali tidak menyinggung rencana penyesuaian gaji pokok abdi negara dan memilih berfokus pada kerangka kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi 6 persen, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, serta percepatan hilirisasi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penyesuaian gaji ASN tahun 2027 belum masuk dalam tahap pembahasan mendalam. Di saat yang sama, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa besaran gaji pokok ASN tetap memedomani aturan lama selama belum ada aturan baru yang disahkan secara resmi.
Fokus Kebijakan Belanja Pegawai 2027
Dalam postur RAPBN 2027, Belanja Negara dirancang mencapai Rp4.097,2 triliun dengan Pendapatan Negara sebesar Rp3.426,0 triliun, yang memicu defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun (2,40 persen terhadap PDB).
Di tengah alokasi anggaran tersebut, kebijakan belanja pegawai pemerintah diarahkan pada tiga aspek utama:
Efisiensi Birokrasi Digital: Mengakselerasi tata kelola pelayanan publik berbasis teknologi interaktif.
Intervensi Fiskal Daerah: Memberikan dukungan anggaran bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala pemenuhan belanja gaji rutin.
Penguatan Tunjangan Berbasis Kinerja: Mendorong produktivitas pegawai melalui perbaikan skema tunjangan alih-alih menaikkan gaji pokok secara merata.
