RADARPATI.JAWAPOS.COM - Spekulasi mengenai penyesuaian gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2027, marak menjadi bahan perbincangan di media sosial.
Kendati memicu berbagai spekulasi publik, pemerintah dipastikan belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kenaikan upah abdi negara tersebut.
Kepastian ini mengemuka dalam pembacaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam penyampaian Nota Keuangan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung wacana peningkatan gaji pokok bagi PNS maupun PPPK.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang mengusung tema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat" menjadi dasar penyusunan RAPBN 2027. Dalam pidatonya, Presiden lebih berfokus pada penguatan kebijakan fiskal, proyeksi ekonomi makro, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, reformasi pasar modal, serta akselerasi investasi dan hilirisasi nasional.
Pemerintah menetapkan indikator utama dalam RAPBN 2027 dengan porsi Belanja Negara sebesar Rp4.097,2 triliun, Pendapatan Negara ditargetkan mencapai Rp3.426,0 triliun, serta defisit anggaran yang dijaga sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB. Sementara target pertumbuhan ekonomi nasional dipatok pada angka 6 persen.
Penjelasan Kemenkeu dan KemenPANRB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa penyesuaian upah pokok ASN tahun 2027 belum masuk dalam tahap pembahasan mendalam di internal pemerintah.
"Gaji ASN belum ada pembicaraan. Masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam," kata Purbaya saat menggelar konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2027 di Jakarta. Purbaya juga menyikapi pertanyaan warganet di media sosial dengan menegaskan bahwa kebijakan tersebut memang belum dirumuskan.
Secara terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini turut memberikan penegasan serupa. Selama belum ada regulasi baru yang disahkan oleh pemerintah, seluruh struktur penggajian ASN dipastikan tetap berjalan mengacu pada aturan hukum yang berlaku saat ini.
Arah Kebijakan Belanja Pegawai
