Alhamdulillah! Daftar Gaji Pokok PNS Golongan IV, Segini Nominalnya
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Spekulasi mengenai penyesuaian gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tahun anggaran 2027, terus menjadi perbincangan hangat di media sosial.
Kendati memicu berbagai asumsi publik, pemerintah dipastikan belum mengalokasikan anggaran khusus untuk kenaikan upah abdi negara tersebut pada tahun mendatang.
Kepastian ini mengemuka dalam penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonyo, Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung rencana penyesuaian gaji PNS maupun PPPK.
Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 bertema "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat" yang menjadi landasan RAPBN 2027 justru menitikberatkan pada agenda fiskal strategis lainnya.
Presiden Prabowo lebih banyak memaparkan arah kebijakan fiskal, proyeksi makroekonomi, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, reformasi pasar modal, serta penguatan investasi dan hilirisasi nasional.
Dalam postur anggaran yang disampaikan, Belanja Negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun dengan Pendapatan Negara sebesar Rp3.426,0 triliun. Defisit anggaran ditargetkan terkendali di angka Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen.
Kemenkeu dan MenPANRB Tegaskan Belum Ada Pembahasan Khusus
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada keputusan maupun pembahasan mendalam terkait penyesuaian gaji pokok ASN untuk tahun 2027.
"Gaji ASN belum ada pembicaraan. Masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam," kata Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta. Purbaya juga sempat berseloroh menanggapi maraknya pertanyaan warganet di media sosial TikTok terkait isu ini, dengan menekankan bahwa pemerintah belum merumuskan kebijakan penyesuaian gaji pokok baru.
Senada dengan Kemenkeu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa sistem penggajian ASN tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku selama belum ada aturan baru yang diterbitkan resmi oleh pemerintah.
