
JEPARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara dan DPRD telah menyetujui lima rancangan peraturan daerah (Ranperda), dalam rapat paripurna ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Jepara kemarin.
Saat ini ranperda tersebut akan digodok untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah (perda).
Tiga Ranperda merupakan inisiatif DPRD, sedangkan dua lainnya diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara.
Di antaranya ialah Ranperda pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, ketahanan keluarga, serta perlindungan dan pemberdayaan petani.
Lalu, Ranperda fasilitas pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika serta terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Penetapan Ranperda dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Agus Sutisna, bersama tiga wakilnya, Junarso, Arizal Wahyu Hidayat dan Pratikno.
Usulan mengenai ranperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bukan tanpa alasan.
Hal itu ditujukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkotika.
"Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Jepara cukup mengkhawatirkan dan mengancam perkembangan sumber daya manusia," sebut Muh. Tahsin selaku Staf Ahli Bupati Bidang pemerintahan, Hukum dan Politik.
Dijelaskan, Ranperda tersebut dirancang untuk mendorong langkah-langkah preventif dan pemberantasan yang dilakukan secara terintegrasi.
"Upaya ini harus dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun stakeholder untuk mencegah dan menghindarkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari risiko penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," jelasnya.
Kemudian, terkait tiga Ranperda inisiatif DPRD seperti Ranperda Pembangunan Ketahanan Keluarga, diinisiasi sebagai regulasi yang dapat menjadi solusi dalam memperkuat kesejahteraan keluarga.
Sekaligus merespon tingginya angka perceraian di Kota Ukir.
Lalu Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan menjadi dasar kebijakan dalam memperkuat kapasitas dan kemandirian petani.
Sehingga produktivitas petani lokal dapat terus meningkat dan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan.
Pada saat yang sama, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menyebutkan bahwa setiap Ranperda kini telah terdapat penanggungjawab masing-masing, hingga nanti ditetapkan sebagai Perda.(fik)



