Pj Bupati Jepara Ajukan Kenaikan Pendapatan di Perubahan APBD

KOTA, RADARPATI.ID – Perubahan APBD Kabupaten Jepara tahun 2024 akhirnya mulai dibahas kemarin.
Dimulai dengan penyampaian Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam rapat paripurna DPRD Jepara kemarin.
Dalam penyampaian KUA-PPAS tersebut, Pemkab Jepara mengajukan perubahan jumlah pendapatan.
Dari semula ditetapkan sebesar Rp 2,416 triliun, dinaikkan menjadi Rp 2,484 triliun.
Atau naik sebesar Rp 67,27 miliar.
Dengan kenaikan pendapatan itu, belanja daerah juga diproyeksikan naik.
Dari semula saat penetapan APBD tahun 2024 sebesar Rp 2,52 triliun, diproyeksikan naik menjadi Rp 2,55 triliun.
Atau naik sebesar Rp 34,15 miliar.
Sementara penerimaan pembiayaan yang pada penetapan APBD 2024 dipatok sebesar Rp 119 miliar, diproyeksikan turun menjadi Rp 71,9 miliar, atau berkurang sebesar Rp 47 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan yang semula ditetapkan Rp 14 miliar akan dihapus sepenuhnya atau diproyeksikan menjadi nol rupiah.
Penjabat (Pj) Bupati Jepara Edy Supriyanta menjelaskan ada 8 regulasi baru yang membuat perubahan APBD tersebut diperlukan.
Pertama, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian DAU yang Ditentukan Penggunaannya; kedua, PMK RI Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa; ketiga, ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024; dan keempat, implementasi Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/6 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten atau Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Lalu regulasi kelima terbitnya Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Non Tunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility; keenam, menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tahun anggaran 2024.
”Dan ketujuh, penyesuaian kegiatan DBHCHT sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Alokasi dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun anggaran 2024; dan kedelapan, diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah,” papar Edy.
Ketua Sementara DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna mengatakan untuk lebih mendalami KUA-PPAS yang diajukan eksekutif itu, maka akan dilakukukan pembahasan lebih lanjut bersama para anggota Fraksi DPRD Jepara yang baru saja dibentuk di hari yang sama (11/9).
Itu dilakukan lantaran saat ini Alat Kelengkapan DPRD Jepara masih belum terbentuk.
”Kami sepakat dibentuk Tim Pembahas KUA PPAS yang anggotanya berasal dari perwakilan masing-masing fraksi,” kata Agus Sutisna. (rom)



