GROBOGAN – Jika bansos tiba-tiba hilang dari daftar penerima, mengajukan sanggahan menjadi jalan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk daftar terindikasi judi online (judol).
Namun, sanggahan yang diajukan belum otomatis membuat bantuan kembali.
Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Grobogan mencatat sebanyak 1.972 KPM telah mengajukan sanggahan atas indikasi judi online. Sanggahan tersebut dari 13.719 KPM se-Kabupaten Grobogan yang terindikasi judol hasil temuan PPATK.
Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati mengatakan, masyarakat yang merasa tidak terlibat judi online dapat mengajukan sanggahan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator.
Pengajuan dilakukan melalui SIKS-NG maupun aplikasi Cek Bansos.
Menurutnya, mekanisme tersebut dinilai lebih cepat sekaligus memudahkan masyarakat.
"Datang ke kelurahan atau desa dengan operator desa. Mempercepat dan mempermudah. Jika petugas aktif, bisa dilakukan di sana. Bisa juga datang ke Dinsos langsung," ujar Indri.
Jika ke Dinsos, khusus kasus akun yang terindikasi judi online, masyarakat juga perlu melengkapi pengajuan dengan surat pernyataan dari desa atau kelurahan yang dibubuhi meterai.
Indri menegaskan, pengajuan sanggahan bukan berarti bantuan otomatis kembali aktif. Setelah sanggahan masuk, data masih harus melalui proses verifikasi oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
Selanjutnya, data tersebut dikonfirmasi kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan status rekening yang menjadi dasar indikasi judi online.
