GROBOGAN – Isu penerapan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) kembali ramai dibicarakan.
Regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 itu dinilai berpotensi menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Grobogan.
Pasalnya, UU HKPD mengatur batas maksimal belanja pegawai pemerintah daerah sebesar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), paling lambat diterapkan pada Januari 2027.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 46 Ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar dana Transfer ke Daerah (TKD) paling tinggi 30 persen.
Kabid Administrasi Anggaran BPPKAD Grobogan, Wahyono, mengungkapkan, berdasarkan estimasi Pemkab Grobogan, belanja pegawai pada tahun 2026 masih berada di angka sekitar 36 persen dengan nominal Rp 1,2 triliun. Angka itu mencakup gaji, tunjangan, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Artinya, Pemkab Grobogan masih memiliki pekerjaan rumah besar untuk menurunkan belanja pegawai sekitar 6 persen pada tahun 2027 mendatang agar sesuai aturan.
“Warning belanja pegawai paling tinggi 30 persen di 2027 itu menjadi masalah hampir semua daerah,” ungkap Wahyono.
Wahyono menyebut, seluruh pemerintah daerah saat ini masih menunggu hasil akhir konsultasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penerapan UU HKPD tersebut.
Dari informasi yang disampaikan Pemprov Jateng, terdapat potensi penyesuaian terkait kebijakan batas maksimal belanja pegawai.
Menurutnya, persoalan itu kini sedang dibahas di tingkat kementerian antara Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kementerian PAN-RB.
