RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengonfirmasi bahwa kepemilikan sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) tidak menjadi syarat mutlak untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Guru pada tahun 2027 mendatang.
Kebijakan ini dibuka guna memberikan kesempatan luas bagi lulusan baru (fresh graduate) hingga guru non-ASN dalam memenuhi kuota tahap awal sebanyak 139.000 formasi.
Alokasi 139 ribu formasi tersebut merupakan bagian dari skema pemenuhan bertahap (roadmap) untuk menuntaskan krisis kekurangan 464.856 tenaga pendidik nasional dalam kurun waktu tiga tahun.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa target total kebutuhan guru akan dibagi dalam tiga tahap pengangkatan, yakni 30 persen pada 2027, 30 persen pada 2028, dan 40 persen sisanya pada 2029.
“Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen. Jadi nanti ya dihitung saja, dari 464 ribu itu 30 persennya berapa, itu yang akan dimulai untuk CPNS guru tahun depan,” kata Nunuk di Jakarta pada Rabu (23/9/2026).
Menanggapi keraguan publik terkait syarat administratif, Nunuk menegaskan bahwa pendaftaran seleksi CPNS Guru 2027 terbuka bagi masyarakat umum selama memenuhi kualifikasi dasar Aparatur Sipil Negara (ASN).
Walau sertifikat PPG tidak diwajibkan sejak awal pendaftaran, para pelamar yang telah merampungkan program PPG dipastikan akan mendapatkan poin keutamaan (prioritas) dalam proses penilaian.
Berdasarkan formulasi kebijakan Kemendikdasmen, terdapat empat kelompok utama yang memenuhi kriteria pendaftaran seleksi CPNS Guru 2027:
Guru Honorer (Non-ASN)
Jalur seleksi terbuka ini memfasilitasi guru non-ASN untuk beralih status menjadi PNS atau PPPK. Bagi peserta honorer yang belum lolos seleksi, pemerintah memastikan mereka tetap dapat mengajar dengan alokasi honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
