Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Geger Pungli PPPK Grobogan, BKPPD Buka Suara: Ini Tanggapannya!

S
Penulis: Syaiful Amri❯
Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra. (SIROJUL MUNIR/RADARPATI.ID)
Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra. (SIROJUL MUNIR/RADARPATI.ID)

GROBOGAN, RADARPATI.ID — Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan membantah adanya pungutan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).


Advertisement

Hal itu, diungkapkan Kepala BKPPD Grobogan Padma Saputra menanggapi adanya curhatan dari akun Instagram @dady.ads di kolom komentar akun Presiden RI Prabowo Subianto.

Dalam Instagram Presiden Republik Indonesia itu ia curhat rekan-rekannya selama masa orientasi PPPK fungsional mulai dari kesehatan hingga pemadam terkena pungli.

Bahkan uang tunjangan yang seharusnya diterima awal tahun 2024 tidak diberikan.

Advertisement

"Assalamualaikum Izin Lapor Bapak Saya Pendukung Anda dan Salah satu Rakayat Melaporan Pejabat Serakah Rakus Rampok di Kabupaten Grobogan," tulis akun @dady.ads.

"Uang Tunjangan Para P3K/PPPK fungsional yang di terima awal tahun 2024 Uang Tunjangan tidak di berikan, Lalu Masa Orientasi P3K/PPPK mereka menarik uang Rp 150 ribu bagi orientasi di dinasnya dan Rp 350 ribu bagi orientasi di luar dinasnya x 2.800-an orang."

"Seharusnya kegiatan orientasi ini diselenggarakan oleh BKD/Kepegawaian berarti ada anggaran dari pusat, lalu BPJS 3 bulan awal kerja di suruh bayar sendiri padahal tanggal SK perjanjian sudah turun."

Advertisement

"Mereka Semua Takut Speak Up. Terimakasih saya hanya sebagi penyambung lidah," ujar @dody.ads di kolom komentar tersebut.

Dody.ads menceritakan mendapatkan keluhan dari teman ngopi, beberapa hari lalu.

"Sudah (lapor) kak di tiktok (gerindra) saya kebetulan ngopi lalu dapat cerita 3-4 hari fokus komunikasi PPPK fungsional. Mulai dari Kesehatan sampai Pemadam dll ternyata ceritanya serupa," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian Pemerintah Daerah (BKPPD) Kabupaten Grobogan Padma Saputra menanggapi adanya curhatan di kolom komentar instagram Presiden RI Prabowo Subianto mengaku, tidak ada pungutan selama masa orientasi.

Apabila ada orang yang mengorganisir atau memaksa menariki iuran untuk orientasi PPPK dengan dalih mendatangkan narasumber atau lainnya.

Sebab, menjadi ranahnya Inspektorat untuk memberikan sanksi.

”Orientasi ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Jika ditemukan pungli, Saya akan cross cek ke lapangan secara langsung. Jika ketemu dan ada buktinya boleh laporkan saja ke saya. Nanti saya tindak lanjuti,” kata Padma Saputra.

Dia mengatakan, jika ada kegiatan orientasi dilaksanakan melalui zoom meeting selama tiga hari per angkatan.

Di mana pelaksanaanya hanya menyediakan anggaran untuk link zoom dan menyediakan tujuh narasumber.

Dari anggaran itu, untuk penyediaan zoom dan tujuh narasumber.

Sementara untuk terkait uang tunjangan yang tidak diberikan pada awal tahun 2024.

Dia berdalih disebabkan pada saat itu SK PPPK belum diserahkan.

Sesuai regulasi tunjangan diberikan secara berkala.

Sementara gaji sudah diserahkan penuh.

”Saya lihat ini hanya miss presepsi, karena SK (tunjangan) diberikan pada bulan Februari kemarin,” terang dia. (mun/war/amr/izza).

Advertisement

Artikel Terkait

14 ASN Grobogan Kantongi Izin Maju Pilkades, Bagaimana Jika Terpilih?

14 ASN Grobogan Kantongi Izin Maju Pilkades, Bagaimana Jika Terpilih?

GROBOGAN – Sebanyak 14 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan telah mengantongi izin untuk maju dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Sementara empat ASN lainnya masih menjala

Tak Wajib PPG, CPNS Guru 2027 Dibuka 139 Ribu Formasi

Tak Wajib PPG, CPNS Guru 2027 Dibuka 139 Ribu Formasi

Kebijakan ini dibuka guna memberikan kesempatan luas bagi lulusan baru (fresh graduate) hingga guru non-ASN dalam memenuhi kuota tahap awal sebanyak 139.000 formasi.

CPNS Guru 2027 Dibuka Awal Tahun, Formasi Disiapkan Tahap Awal

CPNS Guru 2027 Dibuka Awal Tahun, Formasi Disiapkan Tahap Awal

Pemerintah menyusun strategi bertahap untuk mengatasi krisis kekurangan tenaga pendidik di berbagai pelosok Indonesia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer