Cegah Judi Online, Kejari Pati Inspeksi HP Jaksa, Begini Hasilnya


GROBOGAN, RADARPATI.ID – Pencegahan judi online bagi jaksa dan karyawan di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan terus digencarkan.
Salah satuya dengan mengecek hanphone jaksa dan karyawan usai apel pagi pada Senin (1/7) kemarin.
Pemeriksaan dimulai pada pukul 08.15 hingga 09.00 WIB. Pengecekan hanphone tersebut untuk menindaklanjuti surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-2885/M.3/H.IV.1/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 dan menindaklanjuti Surat Jaksa Agung RI Nomor : B-83/A/SKJA/06/2024 tanggal 21 Juni 2024, perihal Larangan Atas Segala Bentuk Perjudian di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
Pengecekan dilakukan langsung Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan Iqbal dengan melakukan Inspeksi Mendadak (sidak) terhadap handhphone para pegawai dan Pramubhakti.
Hasil dari Inspeksi Mendadak (sidak) yang dilakukan telah ditemukan beberapa staff pegawai di Kejaksaan Negeri Grobogan yang terindikasi pernah membuka atau mengunjungi situs judi online di handphonenya.
”Atas temuan tersebut dalam rangka pencegahan Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan mengimbau kepada para pegawai. Khususnya kepada para pegawai yang pernah membuka situs judi online untuk tak melakukan segala bentuk perjudian termasuk perjudian online,” kata Kajari Grobogan Iqbal.
Kajari Grobogan juga telah menginstruksikan kepada Para Kepala Seksi dan Kasubag untuk memperketat pengawasan melekat (waskat) terhadap para pegawai yang berada dimasing-masing seksi bidangnya.
Tujuan untuk tidak melakukan segala bentuk perjudian termasuk perjudian online.
”Kami akan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap handphone para pegawai dan pramubakti untuk mencegah dan menghindari terjadinya bentuk pelanggaran hukum khususnya terkait bentuk perjudian,” ujarnya.
Kegiatan ini, lanjut Iqbal juga merupakan bentuk Kejaksaan Negeri Grobogan mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online.
Jika ditemukan pejabat maupun pegawai Kejaksaan RI yang melakukan aktivitas perjudian secara daring akan dikenakan kebijakan zero tolerance policy.
Yaitu kebijakan tanpa toleran terhadap perjudian.
Sebagaimana tercantum dalam point 4 surat Jaksa Agung RI Nomor : B-83/A/SKJA/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 berbunyi “menerapkan kebijakan tanpa toleransi (zero toleransi policy) terhadap pelanggaran yang ditemukan oleh Pejabat Pengawasan Melekat dan/atau Pejabat Pengawasan Fungsional terhadap pegawai di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan aktivitas perjudian, baik secara luring maupun daring”. (mun/him)



