Efisiensi Anggaran, Rapat Paripurna DPRD Blora 2026 tanpa Suguhan Makanan Kecil dan Minum

BLORA – Dampak pemangkasan Transfer Pusat ke Daerah (TKD) sebesar Rp 370 miliar membuat anggaran makan dan minum pada rapat paripurna tahun anggaran 2026 di DPRD Blora ditiadakan.

Akibatnya, setiap sidang paripurna ke depan berlangsung tanpa suguhan snack maupun minuman di meja anggota dewan dan tamu undangan.

Ketua DPRD Blora Mustopa membenarkan tidak adanya anggaran konsumsi tersebut.

Baca Juga: Mulai April 2026, Pemkab Blora Terapkan WFH ASN Setiap Jumat

Kondisi ini membuat rapat paripurna harus berjalan tanpa fasilitas makan dan minum seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Tidak ada anggaran makan minum, kalau kunjungan kerja dari luar kita yang mengajak, kita yang membayar,” terang Mustopa.

Ia memperkirakan selama satu tahun anggaran terdapat sekitar 18 rapat paripurna yang digelar tanpa konsumsi.

Meski demikian, pihaknya berupaya mengusulkan kembali anggaran tersebut dalam perubahan APBD pertengahan tahun.

“Satu tahun sekitar 18 rapat paripurna. Ini nol sampai bulan Juli, kita usahakan pada anggaran perubahan. Anggaran perubahan Juni, Juli, Agustus,” katanya.

Mustopa menyebut para anggota DPRD memahami kondisi keuangan daerah yang sedang mengalami tekanan.

Tahun 2026 juga menjadi awal pembayaran utang daerah kepada Bank Jateng sehingga sejumlah pos anggaran harus disesuaikan.