Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Targetkan Raih Opini WTP Kali Kedua

A
HADIR UNDANGAN: Bupati Blora Arief Rohman mendujung serangkaian pemeriksaan terperinci oleh BPK.
HADIR UNDANGAN: Bupati Blora Arief Rohman mendujung serangkaian pemeriksaan terperinci oleh BPK.

BLORA, RADARPATI.ID - Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) telah usai. Bupati beserta jajarannya mendatangi kantor badan pemeriksa keuangan (BPK) RI perwakilan Jawa Tengah.


Advertisement

Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) bisa dipertahankan seperti tahun sebelumnya.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, ada beberapa hal khususnya dalam perbaikan tata kelola keuangan.

Pihaknya juga berupaya memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan BPK.

Advertisement

Termasuk berusaha semaksimal mungkin menindaklanjuti Laporan Hasil pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta penguatan komitmen dan integritas.

"Beberapa hal yang telah kami lakukan untuk mempertahankan WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2023, diantaranya terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik," ungkapnya.

Pihaknya siap untuk melakukan audit terinci atas LKPD yang telah diserahkan, sebagai lanjutan proses audit interim I pada akhir tahun anggaran 2023 dan audit interim II pada awal 2024.

Advertisement

Dengan telah diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK tersebut, kemudian dilakukan serangkaian pemeriksaan secara terperinci.

Dan Pemkab Blora siap untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan tersebut.

"Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan LKPD. Untuk itu, Pemkab Blora selalu berupaya mendukung penuh semua proses pemeriksaan melalui arahan kepada seluruh perangkat daerah agar kooperatif menyiapkan data-datanya," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitanngtyas mengapresiasi atas kepatuhan Pemkab Blora dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemkab Blora, Pemkab Purworejo dan Pemkab Temanggung atas kepatuhannya terhadap peraturan perundangan yang mewajibkan daerah menyampaikan LKPD unaudited sebelum 31 Maret," tuturnya. (ari/ali/ade)

Advertisement

Artikel Terkait

Ratusan Truk Berat Langgar Kelas Jalan di Ruas Gunandar Blora Setiap Hari

Ratusan Truk Berat Langgar Kelas Jalan di Ruas Gunandar Blora Setiap Hari

Sekitar 100 kendaraan berat bersumbu tiga ke atas melintasi Jalan Gunandar Blora setiap hari. Pemkab Blora mengusulkan peningkatan kelas jalan dari III menjadi II serta mengkaji perubahan status menjadi jalan provinsi.

 Bayi Usia 0–5 Bulan Dominasi Kasus Stunting Baru di Blora

Bayi Usia 0–5 Bulan Dominasi Kasus Stunting Baru di Blora

Kasus baru stunting pada bayi usia 0–5 bulan mendominasi temuan di Blora hingga September 2026. Pemkab memperkuat deteksi dini, layanan kesehatan ibu dan anak, serta evaluasi program di lapangan.

Blora Bidik Tambahan PAD dari Kabel Internet, Baru Tiga Provider Terdata

Blora Bidik Tambahan PAD dari Kabel Internet, Baru Tiga Provider Terdata

Pemkab Blora meraih Rp28,5 juta dari retribusi kabel internet sejak September. Baru tiga provider terdata, sehingga potensi PAD masih berpeluang bertambah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer