REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang bersama Bank Jateng Cabang Rembang meluncurkan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Senin (17/8/2026).
Peluncuran bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, setelah upacara pengibaran bendera di Alun-alun Kabupaten Rembang.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat elektronifikasi dan digitalisasi transaksi keuangan daerah.
Baca Juga: Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa di Sekolah, Samsat at School Hadir di Tiga Sekolah Rembang
KKI yang diterapkan Pemkab Rembang tersedia dalam bentuk kartu fisik maupun berbasis QRIS.
Penggunaannya diarahkan untuk transaksi perjalanan dinas serta belanja barang dan jasa pemerintah daerah secara non-tunai.
Program tersebut sekaligus melengkapi penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) secara online yang telah diberlakukan sejak Juli 2026.
Peluncuran dilakukan Bupati Rembang Harno bersama Wakil Bupati Mochamad Hanies Cholil Barro, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Rembang Drupodo, serta Kepala Bank Jateng Cabang Rembang Eviek Susandari.
Eviek mengatakan, penerapan KKPD menjadi salah satu langkah Pemkab Rembang dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Penerapan mekanisme ini merupakan salah satu bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang saat ini sangat concern terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, untuk meminimalkan segala bentuk penyalahgunaan transaksi keuangan daerah,” ujar Eviek.
Menurutnya, implementasi KKI Bank Jateng juga merupakan bentuk dukungan terhadap penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemkab Rembang dan Bank Jateng mendorong semakin luasnya penggunaan transaksi digital di lingkungan pemerintahan.
Integrasi KKI/KKPD dengan sistem transaksi elektronik diharapkan membuat pengelolaan belanja daerah lebih efisien, aman, transparan, dan akuntabel. (noe/him)
Editor : Abdul Rochim