REMBANG – Di balik program pemenuhan gizi masyarakat, terselip ironi yang bisa membuat publik tercengang: mayoritas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Rembang ternyata belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Padahal, dapur-dapur inilah yang sehari-hari menyiapkan makanan untuk kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Rembang mencatat, ada 14 dapur SPPG yang beroperasi di daerah ini. Ironisnya, baru dua yang resmi lolos verifikasi laik higiene.
Selebihnya masih bergantung pada pelatihan keamanan pangan yang diberikan pemerintah.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar: seberapa aman makanan yang disajikan untuk masyarakat?
Kepala Dinkes Rembang, Ali Syofii, mengakui kondisi tersebut.
Ia menyebutkan, sejauh ini 12 dapur sudah mendapat pelatihan keamanan pangan, sedangkan dua lainnya masih menunggu jadwal.
Namun, sertifikasi resmi yang membuktikan dapur layak secara higiene dan sanitasi baru segelintir yang kantongi.
“Proses SLHS memang sedang berjalan. Dari yang mengurus, baru dua dapur yang sudah terbit sertifikatnya,” jelas Ali.
Pihaknya juga telah menginstruksikan seluruh pengelola SPPG untuk segera mengurus sertifikasi melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) lewat sistem OSS.
“Kami perintahkan mereka segera mengurus sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Meski Dinkes meyakinkan dapur yang sudah memiliki SLHS terjamin aman, publik tetap menyisakan tanda tanya: bagaimana dengan dapur-dapur yang belum bersertifikat tapi sudah lama beroperasi? Apakah kualitas pangan yang dikonsumsi benar-benar steril dari risiko kontaminasi?
Di satu sisi, kehadiran SPPG dimaksudkan sebagai benteng pemenuhan gizi masyarakat.
Namun tanpa standar kebersihan yang terukur, benteng itu bisa saja rapuh—bahkan berpotensi menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan warga.(vah)
Editor : Alfian Dani