REMBANG, RADARPATI.ID - Jalan menuju kawasan pabrik di area Turusgede dikeluhkan warga. Sebab, saat ini terjadi kerusakan.
Selain itu juga kerap menyebabkan kecelakaan. Dalam dua bulan terakhir, sudah terjadi sekitar delapan kali.
Pantauan Jawa Pos Radar Kudus, ada sejumlah titik kerusakan sepanjang Jalan Desa Turusgede. Jalur ini menjadi alternatif untuk menuju kawasan pabrik. Para pekerja biasa melintas menggunakan sepeda motor.
Di jalan tersebut memang tampak berlubang. Sehingga kendaraan harus menurunkan laju kendaraan.
Di area tersebut juga kerap terjadi kecelakaan. Sumi, salah satu warga mengatakan, dalam dua bulan terakhir, ia sudah menghitung terjadi delapan kali kecelakaan.
Rumahnya memang berada di sekitar jalan rusak itu. Dia juga memasang CCTV di kediamannya. Sehingga ketika ada kecelakaan bisa mengetahui.
"Padahal itu pelan (pengendara motor yang kecelakaan). Dua bulan ini delapan kali. Paling parah itu anak blora (korban kecelakaan) sampai benjol-benjol," katanya.
Sekitar lima bulan yang lalu, kata dia, juga ada kecelakaan yang dialami salah satu pekerja pabrik. Beberapa waktu lalu ia bersama warga berinisiatif melakukan iuran untuk menambal lubang jalan.
"Itu dari iuran warga," katanya.
Sudari, warga lainnya juga mengeluhkan kerusakan jalan ini. Sebab, kerusakan ini sudah terjadi sejak sekitar empat tahun lalu.
"Mulai dari sini (Desa Turusgede) sampai Sridadi," jelasnya.
Derah Desa Turusgede merupakan kerusakan yang paling parah. Dia juga membenarkan sering terjadi pengendara yang jatuh akibat rusaknya infrastruktur penghubung antardesa ini.
"Kalau jatuh yang sering sekali. Ya karyawan pabrik ya banyak (yang lewat) dari pagi. Nanti pukul 16.00 pada pulang," katanya.
Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang sudah berencana menganggarkan perbaikan jalan tersebut.
Sementara, terkait perbaikan jalan antardesa, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, pihaknya hanya bisa mengerjakan jalan yang sudah memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati.
"Jalan antardesa yang harus kami bangun adalah yang sudah ber SK bupati. Yang belum, masih diantara iya dan tidak. Tapi yang ber SK ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelasnya. (vah/ali)
Editor : Achmad Ulil Albab