PATI – Sebanyak 23 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati sempat terkena sanksi penghentian operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Sanksi tersebut mulai diberlakukan Senin (2/11) karena pengelola dapur belum memenuhi kewajiban administrasi pelaporan penggunaan dana.
Berdasarkan surat BGN Nomor 5359/D.TWS/10/2026, penghentian sementara menyasar sejumlah SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut atas keterlambatan penyampaian Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) melalui Sistem Informasi Badan Gizi Nasional (SIPGN).
Baca Juga: Menikmati Empek-Empek Khas Pati, Jajanan Legendaris dengan Bumbu Kacang Kental
Pengelola diwajibkan segera melengkapi dan mengunggah laporan LPDH secara benar serta sesuai ketentuan administrasi.
Selain itu, kepala SPPG harus menyelesaikan seluruh transaksi pembayaran melalui Virtual Account (VA) dalam waktu 1 x 24 jam.
Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh transaksi pada periode operasional sebelum surat pemberian sanksi diterbitkan.
Meski demikian, penghentian operasional khusus tersebut bukan merupakan sanksi permanen bagi pengelola dapur.
BGN dapat mencabut sanksi setelah masing-masing SPPG memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang telah ditentukan.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Pati, Indriyanto, membenarkan adanya pemberian sanksi tersebut.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Pati untuk menyelesaikan persoalan administrasi.
Menurut Indriyanto, pengelola dapur telah berupaya melengkapi dokumen dan laporan yang menjadi persyaratan BGN.
Dia menyebut persoalan keterlambatan pengiriman LPDH yang sebelumnya berdampak terhadap 20 SPPG kini telah diselesaikan.
"Untuk terkait suspend LPDH, ada 20 SPPG yang telat mengirimkan laporan. Sekarang sudah dicabut suspend-nya. Jadi, terkait LPDH di Pati sudah clear," pungkasnya.
Dengan pencabutan sanksi tersebut, persoalan keterlambatan pelaporan LPDH pada 20 SPPG dinyatakan telah tuntas.
Pengelola dapur diharapkan semakin disiplin memenuhi kewajiban administrasi agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tidak kembali terganggu. (adr)