PATI – Pendangkalan perairan di kawasan pesisir Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, semakin menyulitkan aktivitas nelayan tradisional yang bergantung pada hasil tangkapan laut.
Kondisi yang terjadi sejak pertengahan Oktober 2026 tersebut membuat perahu nelayan tidak lagi bisa bersandar di tepi pantai karena kedalaman perairan terus berkurang.
Akibatnya, nelayan harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menjangkau kapal yang berada di perairan lebih dalam hingga membawa hasil tangkapan menuju daratan.
Baca Juga: Tak Hanya Turnamen Futsal, Konser di Pati Kemplang Pajak
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati Hadi Santosa mengatakan, tingginya sedimentasi di sekitar Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Banyutowo menjadi persoalan yang belum berhasil diatasi.
Pihaknya sebenarnya telah melakukan pengerukan untuk mengurangi tumpukan pasir, tetapi upaya tersebut belum memberikan hasil permanen karena material sedimentasi kembali terbawa ombak.
“Memang menjadi permasalahan utama di TPI Banyutowo. Sedimentasi cukup tinggi sehingga menyulitkan nelayan. Kami sudah melakukan pengerukan, tetapi kami tahu itu tidak menyelesaikan masalah karena sedimentasi akan kembali lagi,” jelasnya.
Menurut Hadi, pembangunan pemecah ombak dan jetty atau tambatan kapal menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi persoalan pendangkalan dalam jangka panjang.
Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menahan masuknya material sedimentasi sekaligus menciptakan jalur yang aman bagi kapal nelayan saat keluar masuk perairan.
Untuk mendukung rencana itu, DKP Pati telah mengusulkan pembangunan kepada DKP Provinsi Jawa Tengah dan kembali menyampaikan pengajuan sekitar dua bulan lalu.
“Perkiraan biayanya bisa mencapai Rp10 miliar lebih. Pemecah ombak menjadi solusi utama. Idealnya dibuat seperti kolam, dengan penahan ombak di sisi kiri dan kanan serta pintu masuk kapal, sehingga sedimentasi tidak masuk ke bagian tengah,” terangnya.
Hadi menjelaskan, desain kawasan tambatan kapal tersebut diperkirakan membutuhkan lebar sekitar 120 meter dengan panjang mencapai 300 meter ke arah laut.
Kebutuhan infrastruktur semakin mendesak setelah jembatan yang sebelumnya dibangun di kawasan tersebut mengalami kerusakan akibat terjangan ombak.
Jembatan di sisi kiri sepanjang kurang lebih 250 meter dilaporkan telah terputus, sedangkan bagian kanan hanya menyisakan sekitar 30 meter sehingga belum mampu menunjang mobilitas nelayan.
DKP Pati berharap pemerintah provinsi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dapat membantu pendanaan pembangunan karena aset kawasan Banyutowo saat ini sudah menjadi milik pemerintah provinsi.
“Diharapkan akses kapal nelayan kembali normal serta persoalan pendangkalan tidak terus berulang,” pungkasnya.
Di sisi lain, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Lestari Banyutowo Sugiono menyebut pendangkalan mulai mengganggu kegiatan nelayan secara langsung sejak pertengahan Oktober lalu.
Dia mengatakan, perahu yang biasanya dapat merapat ke pantai kini kesulitan bersandar akibat kondisi perairan yang semakin dangkal.
“Sejak pertengahan Oktober sudah tidak bisa menepi. Biasanya tidak pernah seperti ini, baru tahun-tahun ini,” ujarnya.
Untuk mencapai kapal yang berada di perairan lebih dalam, nelayan kini harus menggunakan sampan dengan biaya sewa yang mencapai Rp150 ribu setiap hari.
“Biaya penggunaan sampan bisa mencapai Rp150 ribu per hari,” bebernya.
Padahal, sebelum pendangkalan terjadi, nelayan dapat langsung menuju perahu masing-masing tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi air.
Kesulitan juga dirasakan ketika nelayan kembali dari melaut karena mereka harus mencari cara untuk memindahkan hasil tangkapan dari kapal menuju daratan.
Sugiono menyebut, biasanya terdapat sekitar 60 hingga 70 nelayan tradisional yang berangkat melaut pada pagi maupun malam hari untuk menangkap berbagai jenis ikan, termasuk tongkol.
Namun, semakin sulitnya akses menuju kapal membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut karena khawatir menghadapi kendala saat berangkat maupun kembali ke pantai.
Dia menilai persoalan tersebut dapat mengancam pendapatan masyarakat pesisir yang selama ini menggantungkan kehidupan dari aktivitas perikanan.
Karena itu, Sugiono meminta pemerintah segera menghadirkan solusi melalui pembangunan infrastruktur pendukung, khususnya jembatan dan fasilitas tambatan kapal.
“Dampaknya tentu terhadap mata pencaharian, karena pekerjaan mereka di laut. Harapannya ada solusi, terutama jembatan dari dermaga. Kalau sudah ada anggaran, segera dibangun,” harapnya. (adr)
Editor : Abdul Rochim