JEPARA — Rancangan APBD Kabupaten Jepara 2027 mendapat sejumlah catatan dari DPRD.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah biaya seragam sekolah yang dinilai berpotensi membebani wali murid.
Anggota DPRD Jepara Ahmad Solihin menyebut biaya seragam di SMPN 1 Nalumsari mencapai sekitar Rp 1,34 juta per siswa.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan biaya di SMPN 1 Pecangaan yang sebelumnya disebut sekitar Rp 900 ribu.
Baca Juga: Di Jepara, Ahli Forensik Nyatakan Foto Digital dalam Kasus Kekerasan Seksual Abi Jamroh Asli
Menurut Ahmad, persoalan tersebut perlu mendapat pengawasan agar sekolah tidak saling berlomba menetapkan kebutuhan seragam dengan harga tinggi.
”Jangan sampai bergantian, SMP satu kemudian SMP lainnya ikut berlomba-lomba. Harga seragam yang harus dibeli wali murid ini perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Selain pendidikan, Ahmad menyoroti potensi pendapatan daerah dari sektor parkir.
Kenaikan target PAD dari sektor tersebut, kata dia, harus diikuti pembenahan pengelolaan di lapangan. Sebab, masih ditemukan parkir yang tidak disertai pemberian karcis kepada masyarakat.
Sorotan lain datang dari Imam Subhi terkait anggaran jaminan kesehatan melalui KIS.
Dia mempertanyakan penurunan alokasi sekitar Rp5-6 miliar. Kondisi itu dinilai perlu dicermati karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
Imam menyebut cakupan kepesertaan UHC saat ini sekitar 61 persen. Dia khawatir pengurangan anggaran berdampak pada masyarakat, terutama kelompok desil 1 hingga 5.
”Minimal sama dengan 2026. Ini menjadi persoalan karena menyangkut jaminan masyarakat. Bisa-bisa yang terjadi cut off kepesertaan,” katanya.
Persoalan kemacetan jalur Kudus-Jepara dan Jepara-Demak juga menjadi perhatian.
Kawasan Gotri dinilai membutuhkan akses alternatif agar kendaraan tidak seluruhnya bertumpu pada jalur utama.
Wakil Bupati Jepara M. Ibnu Hajar mengatakan persoalan biaya seragam akan ditindaklanjuti melalui Inspektorat.
Pemkab ingin memastikan kebutuhan pendidikan tidak membebani siswa maupun wali murid secara berlebihan.
Terkait parkir, evaluasi juga akan dilakukan agar sistem e-parkir berjalan optimal sekaligus mendongkrak PAD.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur dasar, Pemkab menyiapkan sekitar Rp123 miliar melalui program Jepara Mulus pada 2027.
Sekda Jepara Ary Bachtiar mengatakan alternatif untuk mengurai kemacetan Gotri telah dibahas bersama Pemkab Demak.
Salah satu opsi ialah membuka akses melalui Kedungmalang.
Namun, rencana itu masih membutuhkan dukungan Pemprov Jateng karena berkaitan dengan wilayah Demak.
”Kami sudah bertemu Bupati Demak untuk membahas ini. Lewat Kedungmalang masih proses. Ini perlu bantuan dari pemerintah provinsi,” jelasnya.
Terkait rencana akses tol dalam trase hingga 2035, Ary menyebut masih diperlukan kajian menyeluruh, terutama menyangkut kelayakan finansial, konstruksi, dan pembebasan lahan.
Untuk UHC, penurunan anggaran disebut salah satunya dipengaruhi belum diterimanya transfer ke daerah.
Namun, Pemkab masih membuka peluang penambahan anggaran melalui perubahan APBD 2027.
Sementara untuk PPPK, Pemkab masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembiayaan dan pengelolaannya. Saat ini gaji PPPK masih menjadi salah satu beban APBD Jepara. (fik)
Editor : Abdul Rochim