PATI – Dugaan kasus keracunan setelah pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pati memunculkan kekhawatiran di kalangan wali murid.
Selain meminta evaluasi menyeluruh, sejumlah orang tua mengusulkan perubahan mekanisme pemberian bantuan agar kejadian serupa tidak kembali dialami anak-anak mereka.
Salah satu wali murid, Sukarni, mengaku anaknya mengalami gejala yang diduga berkaitan dengan makanan MBG pada Jumat (11/9).
Baca Juga: Usai Kasus Keracunan MBG, 172 SPPG di Pati Bakal Diperiksa
Padahal, tidak ada tanda mencurigakan dari makanan yang disantap anaknya, baik dari aroma maupun rasa.
Sukarni mengatakan kejadian tersebut baru pertama kali dialami anaknya.
Sebelumnya, sang anak dapat mengonsumsi menu MBG tanpa mengalami keluhan kesehatan.
Meski demikian, pengalaman tersebut membuatnya khawatir program pembagian makanan siap saji justru menimbulkan risiko bagi siswa.
Karena itu, Sukarni menyarankan pemerintah mempertimbangkan format bantuan lain.
Salah satunya berupa bantuan tunai atau kartu bantuan sosial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak sesuai kondisi masing-masing keluarga.
Trauma Tak Hanya Soal Fisik
Kekhawatiran serupa disampaikan Anis Syafatun, warga Gembong.
Menurut dia, persoalan yang muncul setelah dugaan keracunan bukan hanya menyangkut kondisi fisik anak.
Pengalaman tersebut juga meninggalkan rasa takut dan trauma.
Kondisi itu membuat Anis mempertanyakan apakah pemberian bantuan harus selalu dilakukan dalam bentuk makanan siap santap.
Menurutnya, bantuan tunai dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi keluarga.
Dana tersebut bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan pendidikan siswa yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.
Baca Juga: Panik Anak Melahirkan Saat Proses Cerai, Nenek di Pati Rekayasa Skenario Bayi Temuan
Meski kecewa, Anis maupun Sukarni tidak sepenuhnya menutup kemungkinan program MBG tetap berjalan. Mereka justru mengusulkan perubahan dalam tata kelola penyediaan makanan.
Minta Kantin Sekolah Dilibatkan
Salah satu opsi yang mereka tawarkan adalah menyerahkan pengelolaan makanan beserta anggarannya kepada kantin di masing-masing sekolah.
Kantin sekolah dinilai memiliki keunggulan karena berada langsung di lingkungan pendidikan sehingga lebih mudah diawasi oleh pihak sekolah maupun orang tua.
“Kalau tidak (diberikan tunai), ya dikasih ke kantin saja. Kalau kantin kan sudah terjamin aman sejak dulu,” ungkapnya.
Menurut para wali murid tersebut, kantin yang telah beroperasi selama bertahun-tahun dianggap lebih memahami kebiasaan dan kebutuhan siswa.
Mekanisme tersebut juga dinilai memungkinkan pengawasan dilakukan lebih dekat, terutama berkaitan dengan kebersihan bahan makanan, proses pengolahan, hingga makanan yang dikonsumsi siswa.
Namun, usulan tersebut tetap membutuhkan kajian lebih lanjut dari pemerintah agar aspek keamanan pangan, standar gizi, pengawasan, dan penggunaan anggaran tetap terpenuhi.
Bagi para wali murid, kejadian dugaan keracunan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan MBG.
Mereka berharap program yang bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak tidak justru menimbulkan kekhawatiran bagi keluarga.(*)