PATI – Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pati memperketat pengawasan terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyusul dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa SMKN 4 Pati.
Hingga kini, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan masih belum keluar.
SPPG di Kecamatan Margorejo untuk sementara dihentikan operasionalnya sambil menunggu hasil observasi dan uji laboratorium dari tim ahli di Semarang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kehati-hatian agar kejadian serupa tidak terulang.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan Asisten I Setda Pati bersama Dinas Kesehatan untuk memperketat pengawasan di seluruh SPPG di wilayah Pati.
Pengawasan dilakukan guna memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara optimal.
“Kami minta seluruh SPPG terus dimonitor. Para guru juga kami libatkan untuk ikut mengawasi kualitas makanan sebelum disajikan kepada siswa,” tegasnya.
Meski seluruh siswa yang sebelumnya mengalami keluhan kesehatan dilaporkan sudah membaik dan diperbolehkan pulang, Satgas tetap mengambil langkah preventif.
Operasional SPPG Margorejo belum diizinkan berjalan sampai hasil pemeriksaan resmi diterbitkan.
Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan saat ini masih dalam tahap pengujian laboratorium.
Satgas menyatakan akan menjadikan hasil uji tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan terkait operasional.
Selain pengawasan rutin, Satgas juga mengaktifkan tim khusus untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap SPPG yang mendapat laporan dari masyarakat.
Setiap unit SPPG diwajibkan memenuhi standar kebersihan pengolahan makanan, sistem sanitasi yang memadai, serta prosedur operasional yang ketat.
Risma menambahkan, penggunaan bahan baku lokal juga menjadi perhatian agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengabaikan aspek keamanan pangan.
Makanan MBG yang menjadi sorotan diketahui berasal dari SPPG Rendole yang dikelola Yayasan Patriot Bangsa.
SPPG tersebut merupakan percontohan pertama di Kabupaten Pati dan sebelumnya dinilai telah menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. (adr/him)
Editor : Abdul Rochim