SEMARANG – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Jawa Tengah menjelang tahun ajaran 2026 mendapat sorotan tajam.
Meski tingkat keterisian sekolah pada SPMB 2025 mencapai 99,12 persen, masih terdapat ribuan anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan akses pendidikan.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai capaian tersebut memang patut diapresiasi.
Namun, menurutnya, masih ada persoalan serius pada jalur afirmasi yang seharusnya menjadi prioritas bagi kelompok rentan.
Berdasarkan data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, dari total 72.793 calon peserta jalur afirmasi, hanya 62.145 yang berhasil diterima.
Artinya, sekitar 10.600 anak dari kelompok rentan seperti keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak panti, hingga anak putus sekolah belum terserap dalam sistem pendidikan.
Setya Ari menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar angka statistik, melainkan menyangkut ribuan anak yang seharusnya mendapat prioritas pendidikan namun belum terjangkau oleh sistem.
Untuk pelaksanaan SPMB 2026, pemerintah telah menetapkan kuota yang cukup besar bagi jalur afirmasi.
Yakni minimal 32 persen. Sementara jalur domisili atau zonasi dialokasikan minimal 33 persen, jalur prestasi hingga 50 persen, dan jalur mutasi maksimal 5 persen.
Meski demikian, menurut Setya Ari, besarnya kuota afirmasi tidak akan efektif tanpa strategi yang tepat di lapangan.