PATI - Anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Partai Demokrat, Joni Kurnianto, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati.
Sebab, pendapatannya anjlok.
Hal ini menyusul laporan terbaru yang menunjukkan bahwa pendapatan DKP hingga pertengahan tahun 2025 hanya mencapai 18 persen dari target yang telah ditetapkan.
Joni menyampaikan, keprihatinannya atas rendahnya realisasi pendapatan DKP yang dinilai sangat tidak wajar.
Ia membandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 60 hingga 80 persen pada periode yang sama.
“Saya melihat pendapatan DKP Pati saat ini sangat rendah. Biasanya capaian semester pertama bisa mencapai antara 60 sampai 80 persen. Tapi sekarang, dari informasi yang saya terima, baru menyentuh 18 persen. Ini anjlok drastis, perlu penjelasan yang konkret dari dinas terkait,” tegas Joni.
Ia menambahkan bahwa target pendapatan DKP tahun ini sebenarnya tidak terlalu tinggi, yakni berkisar Rp40 miliar.
Namun, hingga bulan Juni 2025, pencapaian pendapatan hanya di angka 18 persen, atau sekitar Rp7,2 miliar jika dihitung secara proporsional.
Padahal, pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan selama ini menjadi salah satu andalan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Pati.
Joni mengingatkan bahwa dalam kondisi normal, DKP mampu menyumbang pendapatan hingga Rp6,8 miliar per tahun.
Oleh karena itu, menurutnya, anjloknya capaian pendapatan ini tidak bisa dianggap sebagai hal wajar.
“Jangan sampai kondisi ini disepelekan. Ini bukan hal baru, tapi sudah menjadi sumber pendapatan rutin setiap tahun. Jika dibiarkan terus seperti ini, bisa diibaratkan seperti pabrik yang bangkrut. Ini fatal,” ujarnya.
Joni menekankan perlunya langkah cepat dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Pati, khususnya dari Bupati, untuk mengevaluasi kinerja DKP.
Ia menilai bahwa penyebab utama penurunan drastis ini harus diungkap secara transparan kepada publik dan segera dicarikan solusinya.
Menurut Joni, DKP seharusnya memiliki pemetaan potensi sumber pendapatan yang lebih akurat serta strategi yang konkret dalam optimalisasi penerimaan daerah.
Ia juga meminta agar dinas terkait tidak menyamakan kondisi saat ini dengan tahun-tahun sebelumnya tanpa memahami perubahan kondisi di lapangan.
“Kalau dari awal sudah tahu ada potensi kendala atau hambatan, seharusnya dibuat langkah antisipatif. Bukan malah dibiarkan sampai semester pertama baru 18 persen. Ini jelas menunjukkan ada masalah dalam perencanaan maupun pelaksanaan di lapangan,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Joni juga menyampaikan bahwa ia mendapatkan informasi dari koleganya di Fraksi Demokrat yang duduk di Komisi B, bahwa DKP belum menunjukkan tanda-tanda adanya pembenahan internal maupun upaya untuk mengejar kekurangan pendapatan hingga akhir tahun anggaran.
Karena itu, ia mendorong agar Bupati Sudewo memberikan perhatian lebih serius terhadap masalah ini.
Jangan sampai sektor kelautan dan perikanan yang memiliki potensi besar justru menjadi titik lemah dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Saya harap Pak Bupati benar-benar turun tangan. Ini bukan semata masalah angka, tapi juga menyangkut tata kelola pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap kinerja perangkat daerah. Kalau tidak ada tindakan cepat, kita khawatir target tahun ini meleset jauh,” pungkasnya. (adr/amr)
Editor : Syaiful Amri