PATI - Pemerintah Kabupaten Pati berencana melakukan pengurangan besar-besaran terhadap jumlah pegawai non-aparatur sipil negara (non-ASN) atau honorer di RSUD RAA Soewondo.
Setelah dikalkulasi, ternyata bisa menghemat dana hingga Rp 40 miliar.
Bupati Sudewo menegaskan, pengurangan tenaga honorer tersebut akan dilakukan secara adil dan objektif.
Agar proses seleksi dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. Ia juga mendorong agar para pegawai yang terdampak segera mencari alternatif solusi.
“Saya minta mereka yang terdampak segera mempersiapkan diri dan mencari solusi,” tuturnya.
Di samping itu, pihaknya telah melakukan beberapa analisa mengenai pengurangan pegawai itu. Selain menunjang kinerja, ternyata bisa efisiensi anggaran Rp 40 miliaran.
“Dari laporan yang saya terima, efisiensi anggaran bisa mencapai Rp 30 sampai Rp 40 miliar,” ungkapnya.
Menurut data yang ada, jumlah pegawai non-ASN di RSUD Soewondo saat ini mencapai sekitar 525 orang.
Padahal, idealnya jumlah tersebut cukup di kisaran 200-an. Keberadaan pegawai yang melebihi kapasitas ini dianggap membebani keuangan rumah sakit, yang saat ini masih berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Diperkirakan, sekitar 300 pegawai non-ASN akan terdampak oleh kebijakan rasionalisasi ini.
“Jumlah honorer mencapai 525 orang. Secara logika, cukup sekitar 200-an. Ini jelas membebani anggaran rumah sakit,” jelasnya.
Bupati Sudewo mengungkapkan, kondisi keuangan RSUD Soewondo cukup memprihatinkan.
Idealnya, rumah sakit bisa meraih pendapatan hingga Rp 250 miliar per tahun agar mampu mandiri dan mengembangkan fasilitasnya. Namun, saat ini pendapatan RS baru mencapai sekitar Rp 120 miliar.
“Kalau terus dibiarkan, rumah sakit bisa semakin menurun kualitasnya, bahkan ditinggalkan pasien. Jangan sampai RSUD Soewondo hanya tinggal kenangan,” tegas Sudewo.
Ia juga menambahkan, karena RSUD Soewondo menggunakan sistem BLUD, maka gaji pegawai non-ASN dibayarkan dari pendapatan rumah sakit sendiri, bukan dari APBD.
Hal ini justru memperparah beban keuangan rumah sakit, sehingga berdampak pada layanan yang kurang optimal.
“SDM-nya tidak produktif, tidak mendukung pengembangan rumah sakit. Jadi saya tidak mengizinkan alokasi anggaran selain untuk pengembangan fasilitas dan layanan RSUD,” pungkasnya. (adr/zen)
Editor : Achmad Ulil Albab