RADARPATI.JAWAPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dia bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan informasi dengan mencatut namanya.
Bahlil menegaskan bahwa dirinya juga menjadi salah satu korban penyadapan. Karena itu, dia meminta aparat kepolisian mengusut secara menyeluruh kasus yang menyasar kepala negara dan sejumlah pihak tersebut.
"Saya juga disadap," ujar Bahlil sebagaimana dikutip dari Antara, Sabtu (7/11/2026).
Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya menghadiri pelantikan pengurus sekaligus membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Ambon, Maluku.
Bahlil Tegaskan Tuduhan Tidak Berdasar
Bahlil turut menanggapi spekulasi yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka kasus penyadapan.
Namanya kemudian ikut terseret dalam perbincangan tersebut karena posisinya sebagai pimpinan partai politik yang berada di lingkaran pemerintahan. Namun, Bahlil mengaku tidak mengetahui identitas tokoh yang dimaksud dalam narasi tersebut.
Dia menyebut informasi yang beredar melalui sejumlah grup WhatsApp telah mengarah kepada dirinya. Bahlil menilai tuduhan itu tidak memiliki dasar yang jelas dan merupakan bentuk fitnah.
Ancam Somasi dalam Waktu 3x24 Jam
Merespons penyebaran informasi tersebut, Bahlil meminta kepolisian segera mengidentifikasi pihak yang berada di balik munculnya tuduhan. Dia juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf.
Bahlil menetapkan tenggat waktu selama 3x24 jam sejak Sabtu (7/11/2026). Apabila tidak ada penjelasan atau klarifikasi dalam batas waktu tersebut, dia menyatakan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
Menurutnya, penyebaran tuduhan tanpa bukti dapat memperkeruh situasi politik dan merusak kehidupan demokrasi.
Bahlil mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap disertai tanggung jawab dan etika. Dia berharap masyarakat tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Dia pun menyerahkan proses pengungkapan dugaan penyadapan ilegal kepada kepolisian agar seluruh pihak yang terlibat dapat diperiksa secara menyeluruh. (*)
Editor : Zakarias Fariury