RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kabar mengenai penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026 mulai menemui kepastian. Pemerintah menyatakan proses pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akan dilaksanakan pada November 2026. Informasi ini sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan karier di sektor pemerintahan.
Kepastian tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Jumat (6/11/2026). Pernyataan itu disampaikan setelah berlangsungnya pembahasan antara pemerintah dan jajaran pimpinan DPR RI.
Pertemuan tersebut turut melibatkan Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Prasetyo menjelaskan, penambahan aparatur diperlukan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan pemerintahan. Salah satu pertimbangannya adalah banyaknya pegawai negeri sipil yang setiap tahun memasuki masa purnatugas.
Adapun pelaksanaan seleksi, termasuk pengaturan pendaftaran dan kebutuhan jabatan, akan ditangani Kementerian PANRB. Masyarakat yang berminat diminta memperhatikan pengumuman pemerintah dan mempersiapkan diri menghadapi seluruh tahapan seleksi.
Daftar Instansi yang Diperkirakan Membutuhkan CPNS
Sampai saat ini, pemerintah belum merilis daftar final kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang memperoleh alokasi penerimaan CPNS 2026.
Meski demikian, sejumlah instansi berpotensi mengajukan kebutuhan pegawai berdasarkan kekosongan jabatan dan tuntutan pelayanan masyarakat.
Berikut beberapa instansi yang dapat menjadi perhatian calon peserta:
1. Kementerian Kesehatan
Kebutuhan pegawai berpotensi mencakup dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, tenaga laboratorium, dan profesi kesehatan lainnya.
2. Kementerian Pendidikan dan Instansi Pendidikan Pemerintah
Kebutuhan tenaga kependidikan, pengelola administrasi pendidikan, serta jabatan teknis pendukung dapat menjadi bagian dari pemetaan kebutuhan pegawai. Adapun formasi guru melalui CPNS masih bergantung pada kebijakan pemerintah.
3. Kementerian Perhubungan
Bidang transportasi berpotensi membutuhkan tenaga pengawasan, pengelola keselamatan, analis transportasi, serta tenaga teknis untuk mendukung operasional infrastruktur.
4. Kementerian Keuangan
Sejumlah pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, administrasi keuangan, perpajakan, dan pengawasan dapat menjadi bagian dari kebutuhan aparatur.
5. Badan Kepegawaian Negara
Sebagai lembaga yang menangani manajemen ASN, BKN berpotensi membutuhkan tenaga pengelola data kepegawaian, pranata komputer, analis SDM aparatur, serta jabatan pendukung lainnya.
6. Pemerintah Daerah
Pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota berpeluang mengusulkan tenaga kesehatan, tenaga teknis, perencana, analis, serta pegawai administrasi sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
Perlu diperhatikan bahwa daftar tersebut merupakan perkiraan berdasarkan jenis kebutuhan pekerjaan dan belum menunjukkan kepastian pembukaan formasi.
Tenaga Medis dan Pegawai Teknis Masih Menjadi Kebutuhan
Salah satu gambaran kebutuhan ASN tahun ini terlihat dari pengajuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengusulkan kurang lebih 1.000 posisi CPNS 2026.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menyebut sebagian besar usulan tersebut diarahkan untuk mengisi kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis dan perawat.
Di luar sektor kesehatan, pemerintah juga membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan teknis. Beberapa jabatan yang berpotensi masuk dalam pemetaan antara lain auditor, analis kebijakan, analis anggaran, pranata komputer, tenaga perencanaan, dan pengelola pengadaan barang serta jasa.
Sementara itu, kebutuhan tenaga administrasi akan ditentukan berdasarkan jumlah pegawai yang tersedia dan beban pekerjaan setiap instansi.
Sekolah Kedinasan Menyediakan 4.770 Kuota
Peluang menjadi ASN juga tersedia melalui jalur pendidikan kedinasan. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan sebanyak 4.770 formasi untuk sembilan sekolah kedinasan.
IPDN memperoleh 1.410 kuota, PKN STAN sebanyak 1.000, sekolah kedinasan Kemenhub 891, Politeknik Statistika STIS 564, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan 375, serta Politeknik Pengayoman Indonesia 250 formasi.
Adapun alokasi lainnya diberikan kepada STMKG BMKG sebanyak 130 formasi, STIN 100 formasi, dan Politeknik Siber dan Sandi Negara sebanyak 50 formasi.
Kuota tersebut khusus diperuntukkan bagi jalur sekolah kedinasan sehingga tidak dapat disamakan dengan jumlah penerimaan CPNS melalui seleksi umum. (*)
Editor : Zakarias Fariury