RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati skema penataan status kepegawaian bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai awal tahun 2027.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan wujud atensi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan serta memberikan kepastian karier bagi para tenaga pendidik.
Baca Juga: Seleksi CPNS 2027 Kapan Dibuka? Ini Penjelasan Terbarunya
Langkah ini dirancang untuk memastikan status dan jenjang karier guru berada dalam satu kerangka nasional yang utuh sekaligus menjadi bagian dari reformasi tata kelola mutu pendidikan.
Tiga Poin Utama Kesepakatan Penataan Guru PPPK
Kebijakan penataan kepegawaian guru yang telah disetujui bersama oleh pihak pemerintah dan DPR mencakup tiga poin krusial:
Pengangkatan PPPK Paruh Waktu: Guru berstatus PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu melalui mekanisme pengalihan yang diusulkan oleh instansi masing-masing, mulai berlaku efektif pada Januari 2027.
Mekanisme Seleksi CPNS Guru: Guru PPPK diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS guru pada tahun 2027 melalui prosedur ujian resmi, bukan melalui pengangkatan otomatis. Bagi peserta yang tidak lolos seleksi CPNS, status mereka dipastikan aman dan tetap bertahan sebagai guru PPPK.
Peralihan Jabatan ke Pemerintah Pusat: Status kepegawaian para guru nantinya ditarik menjadi pegawai pemerintah pusat, di mana tata cara penatausahaan administrasi dan penganggarannya akan diatur dalam regulasi turunan.
Peluang Rekrutmen Guru untuk Pelamar Umum
Selain penataan bagi guru yang sudah aktif bertugas, pemerintah juga berencana membuka pengadaan guru secara nasional untuk menutupi defisit tenaga pendidik di berbagai daerah.
Rekrutmen tersebut dibuka bagi jalur pelamar umum, sehingga memberikan kesempatan bagi para lulusan baru (fresh graduate) maupun tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi, sepanjang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PANRB dan BKN. (*)
Editor : Zakarias Fariury