RADARPATI.JAWAPOS.COM - Isu ancaman gempa bumi raksasa di Indonesia kembali menjadi sorotan utama setelah diluncurkannya Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia 2024.
Dokumen resmi tersebut mencatat lonjakan jumlah zona megathrust yang berpotensi berdampak pada wilayah Indonesia menjadi 14 titik, meningkat dari dokumen versi 2017.
Baca Juga: Daftar 14 Zona Megathrust yang Intai Indonesia
Rapatnya garis kontur bahaya pada pemetaan terbaru ini mengindikasikan tingkat potensi risiko kebencanaan yang kian tinggi.
Peningkatan jumlah zona megathrust ini turut menarik perhatian komunitas ilmiah global, termasuk Profesor Kosuke Heki, peneliti geofisika dari Hokkaido University, Jepang.
Berdasarkan analisisnya, struktur serta karakteristik geologi Indonesia memiliki kemiripan signifikan dengan kawasan Nankai Trough di Jepang—salah satu zona megathrust paling aktif dan diwaspadai di dunia.
"Di Jepang, pandangan klasik kami mencatat bahwa gempa bermagnitudo 8 terjadi dalam interval sekitar 50 hingga 100 tahun. Pemahaman historis ini menjadi dasar evaluasi kami sebelum terjadinya gempa-gempa besar," ujar Heki saat menjadi peneliti tamu di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Urgensi Pemantauan Geodesi Dasar Laut dan Slow Slip Event
Meskipun waktu terjadinya gempa mustahil diprediksi secara pasti, Heki menekankan bahwa pemantauan deformasi kerak bumi secara berkala merupakan instrumen wajib dalam mitigasi.
Baca Juga: Jika Megathrust Pecah, Tsunami Puluhan Meter Siap Menggulung
Ia mendorong penguatan jaringan Global Navigation Satellite System (GNSS) serta teknologi pengukuran geodesi dasar laut untuk memetakan penumpukan regangan di zona subduksi secara real-time.
"Pengamatan menunjukkan adanya fenomena interseismic coupling di mana lempeng saling mengunci di sepanjang sumbu palung. Bahkan pada lapisan batas lempeng yang sangat dangkal, regangan tektonik terus terakumulasi dan bersiap melepas energi pada gempa berikutnya," jelas Heki.
Selain penumpukan energi, Heki menggarisbawahi pentingnya mendeteksi slow slip event atau fenomena pergeseran lambat lempeng bumi. Meski tidak menimbulkan guncangan mendadak yang terasa di permukaan, anomali ini kerap mendahului gempa utama dan dapat berfungsi sebagai sinyal peringatan dini.
"Pergeseran lambat ini telah teramati berulang kali di kawasan Nankai Trough dan sejumlah wilayah lain di Jepang. Salah satu dari peristiwa slow slip tersebut memiliki potensi menjadi pemicu letupan gempa utama berikutnya," tambahnya.
Mengingat sabuk subduksi aktif membentang luas dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, hingga Maluku, Indonesia dinilai memiliki momentum penting untuk menerapkan sistem pemantauan presisi tinggi tersebut.
Heki mengonfirmasi bahwa saat ini dirinya tengah terlibat dalam riset pemetaan tektonik di Indonesia.
Baca Juga: Anak Krakatau Erupsi, Bisa Picu Megathrust. Ini Penjelasannya
Sejumlah Titik Rawan Utama dan Fenomena Seismic Gap
Berdasarkan pemutakhiran Peta Gempa 2024, beberapa zona megathrust utama di Indonesia tercatat menyimpan potensi pelepasan energi guncangan maksimal yang sangat besar, di antaranya:
Megathrust Aceh-Andaman: Potensi magnitudo maksimum M9,2.
Megathrust Jawa: Potensi magnitudo maksimum M9,1.
Megathrust Mentawai-Siberut: Potensi magnitudo maksimum M8,9.
Megathrust Mentawai-Pagai: Potensi magnitudo maksimum M8,9.
Megathrust Enggano: Potensi magnitudo maksimum M8,9.
Di tengah kewaspadaan ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengidentifikasi dua kawasan yang berada dalam kondisi seismic gap atau zona 'sepi' gempa besar dalam jangka waktu panjang, yaitu Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Kedua zona tersebut belum pernah melepaskan akumulasi energi besarnya masing-masing sejak tahun 1757 dan 1797.
BMKG menegaskan bahwa istilah "tinggal menunggu waktu" yang kerap beredar di tengah masyarakat bukan merupakan ramalan waktu kejadian gempa, melainkan peringatan akademis mengenai besarnya energi tektonik yang masih tersimpan di dalam perut bumi. Peta bahaya terbaru ini diharapkan menjadi pijakan utama pemerintah daerah dalam menyusun standar tata ruang serta sistem kesiapsiagaan masyarakat pesisir. (*)
Editor : Zakarias Fariury