RADARPATI.JAWAPOS.COM - Spekulasi yang marak beredar di media sosial mengenai rencana kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN)—baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)—pada tahun anggaran 2027 akhirnya terjawab. Pemerintah menegaskan belum mengalokasikan anggaran khusus untuk penyesuaian upah pokok abdi negara dalam dokumen keuangan mendatang.
Isu kenaikan gaji tersebut dipastikan tidak masuk dalam pembahasan pidato penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 beserta Nota Keuangan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Baca Juga: Tak Hanya Kenaikan Gaji! Ini Skema ASN di Tahun 2027 Yang Disiapkan
Fokus Kebijakan Fiskal Tanpa Agenda Kenaikan Gaji
Dalam pidatonya yang mengusung tema Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", Presiden lebih berfokus pada penguatan investasi, hilirisasi nasional, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, serta reformasi pasar modal.
Dari total Postur Belanja Negara yang dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun dan Pendapatan Negara Rp3.426,0 triliun (defisit Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap PDB), tidak ada klausul yang mengatur penyesuaian gaji pokok ASN.
Baca Juga: Guru PPPK Jadi PNS, Ini Besaran Gaji dan Tunjangan Yang Akan Didapat
Kebijakan belanja pegawai tahun 2027 diprioritaskan pada tiga pilar utama:
Efisiensi Birokrasi: Mengoptimalkan kinerja pelayanan publik berbasis digitalisasi.
Keseimbangan Fiskal Daerah: Memberikan intervensi bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala pemenuhan belanja gaji rutin.
Penguatan Tunjangan Berbasis Kinerja: Mendorong produktivitas pegawai alih-alih menaikkan gaji pokok secara merata.
Penjelasan Resmi Kementerian Keuangan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan mendalam terkait penyesuaian upah ASN untuk tahun 2027.
"Gaji ASN belum ada pembicaraan. (Kenaikan gaji pada 2027) masih didiskusikan, kita belum didiskusikan secara dalam," ujar Purbaya dalam konferensi pers RAPBN 2027 di Jakarta.
Ia menanggapi santai maraknya pertanyaan netizen di media sosial terkait kepastian penyesuaian gaji tersebut dan menegaskan bahwa regulasi yang berlaku masih mengacu pada aturan penyesuaian terakhir di tahun 2024.
Acuan Regulasi dan Skema Gaji Berlaku
Dengan belum diterbitkannya aturan baru oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), dasar pembayaran gaji PNS masih berpatokan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024. Sementara untuk PPPK, acuan pembayaran tetap mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024.
Besaran Gaji Pokok PNS (PP No. 5/2024):
Golongan I (Ia – Id): Rp1.685.700 – Rp2.901.400
Golongan II (IIa – IId): Rp2.184.000 – Rp4.125.600
Golongan III (IIIa – IIId): Rp2.785.700 – Rp5.180.700
Golongan IV (IVa – IVe): Rp3.287.800 – Rp6.373.200
Besaran Gaji Pokok PPPK (Perpres No. 11/2024):
Golongan I (Masa Kerja 0–27 Tahun): Rp1.938.500 – Rp2.900.900
Golongan II (Masa Kerja 3–27 Tahun): Rp2.116.900 – Rp3.071.200
Golongan III (Masa Kerja 3–27 Tahun): Rp2.206.500 – Rp3.201.200
Golongan IV (Masa Kerja 3–27 Tahun): Rp2.299.800 – Rp3.336.600
Golongan V (Masa Kerja 0–33 Tahun): Rp2.511.500 – Rp4.189.900
Pemerintah menyimpulkan bahwa seluruh hak keuangan ASN untuk periode 2026 hingga 2027 masih berjalan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa ada skema kenaikan gaji pokok baru. (*)
Editor : Support