JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa arah pembangunan nasional tidak boleh semata berorientasi pada investasi.
Pembangunan, harus menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan harus berkeadilan dan memberi manfaat bagi semua. Petani, nelayan, pelaku usaha mikro, hingga masyarakat adat harus ikut merasakan arus kesejahteraan.
Di sinilah Reforma Agraria hadir sebagai jawaban atas ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah,” ujar Menteri Nusron.
Menurutnya, Reforma Agraria tidak berhenti pada redistribusi lahan semata, melainkan juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pemanfaatan tanah.
“Reforma Agraria mencakup dua hal yang saling melengkapi, yaitu penataan aset dan penataan akses. Keduanya tidak bisa dipisahkan. Setiap jengkal tanah adalah amanah, jangan biarkan terlantar,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Nusron, kini memperkuat pengawasan terhadap tanah-tanah yang dikuasai perusahaan besar namun tidak produktif.
“Tanah yang tidak digunakan sesuai peruntukannya akan ditata ulang agar bisa dimanfaatkan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah, melalui program Reforma Agraria,” jelasnya.
Selain untuk pemerataan, tanah-tanah tersebut juga diarahkan mendukung program strategis nasional. .
“Pemanfaatannya bisa disinergikan dengan agenda prioritas pemerintah seperti swasembada pangan, energi terbarukan, hingga pembangunan tiga juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkap Nusron.
Ia menegaskan, Reforma Agraria bukan hanya kebijakan sektoral, melainkan strategi besar untuk menata kembali keadilan agraria di Indonesia.
“Reforma Agraria adalah jalan menuju pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (*)
Editor : Syaiful Amri