PATI, RADARPATI.ID — Pembangunan desa melalui bantuan keuangan (bankeu) di Pati bermasalah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengecek garapan sarana dan prasarana (sarpras) itu banyak temuan/penyelewengan.
Dari hasil temuan itu di antaranya, kualitas pembangunan yang tak sesuai. Hal ini karena ada beberapa poin pengerjaan yang tak dilakukan oleh rekanan.
Kepala Desa (Kades) Ngagel, Dukuhseti Suwardi mengatakan, BPK memeriksa keuangan desa-desa di Kabupaten Pati.
Hasilnya, terdapat temuan dari penggunaan bantuan keuangan itu.
Dia menuturkan, para kades ini banyak yang menyampaikan bankeu dikerjakan oleh pihak ketiga (sub).
Akibatnya, menjadi temuan BPK. Pengerjaan dari pihak ketiga inilah yang dinilai menimbulkan persoalan.
”Bankeu sarana dan prasarana ini harapannya dikerjakan sepenuhnya, tidak dikerjakan pihak ketiga. Karena ada TPK dan lain-lain tidak dikerjakan pihak ketiga,” tukasnya.
Ketua Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara itu membocorkan, temuan itu pada pengerjaan fisik.
Dalam pengerjaan pembangunan, BPK menemukan adanya kualitas yang tak sesuai.
”Temuan itu kualitas yang tak baik. Pihak ketiga ini ada beberapa yang tak mengerjakannya,” tandasnya.
Baca Juga: Uang Setoran Digelapkan, Bos Elpiji Polisikan Karyawan
Dirinya mengaku, temuan di desa-desa itu terkuak setelah adanya perbincangan antar kades. Ada beberapa desa yang diperiksa BPK.
“Kita bincang-bincang dengan para kepala desa, kalau ada pemeriksaan dari BPK ternyata banyak temuan-temuan. Padahal itu yang dikerjakan oleh rekanan-rekanan.
Dari hasil temuan itu, ada sanksinya. Salah satunya, kades ini melakukan pengembalian atas perhitungan kerugian negara.
“Dengan adanya temuan itu, harus ada pengembalian. Karena ada kerugian negara. Jumlahnya kurang tahu. Tapi banyak itu. Banyak desa yang melakukan pengembalian. Jumlahnya kurang tahu,” tandasnya.
”Kami berharap bankeu sarpras sepenuhnya dikerjakan oleh desa. Jangan dipihak ketigakan. Karena dalam pengerjaan ada kualitas pengerjaan yang kurang baik,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Tim dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Fries Mount Wongso mengatakan, permasalahan korupsi di desa menjadi atensi khusus KPK.
Sejak 2015 saat ada dana desa dari Kemendes dan juga alokasi dana desa dari pemerintah daerah, dana yang bergulir ke desa-desa cukup tinggi nilainya.
”Dan ternyata, tingkat kasus korupsi yang terjadi dari laporan yang kami peroleh dari penegak hukum, ada 900 lebih kasus korupsi (di tingkat desa) sejak 2015," katanya.
Pihaknya melihat korupsi bukan hanya terjadi di tingkat pusat. Melainkan juga dari bawah di tingkat desa sudah ada korupsi. (adr/him)
