KUDUS, RADARPATI.ID - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB (Dinsos P3AP2KB) Kabupaten Kudus, mulai lakukan penyisiran keluarga penerima manfaat (KPM).
Hal itu bertujuan untuk menemukan anak penerima bansos yang berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak.
"Penyisiran itu sudah dilakukan sejak awal tahun lalu. Penyisiran itu dilakukan secara merata oleh pihak pendamping PKH yang tersebar di semua kecamatan," kata Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Habib Rifai.
Program bantuan untuk KPM itu tidak hanya berupa beras ataupun uang. Namun juga ada bantuan pendidikan.
Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Terutama untuk pihak KPM.
"Penyisiran yang dilakukan yaitu harus mendata anak penerima bansos yang sudah lulus SMA dan berpotensi mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi," ujarnya.
Ketika data sudah didapat, pihaknya akan melanjutkan mengadakan bimbingan belajar terhadap anak yang terpilih.
Syaratnya, jelas dia, harus tercantum di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan merupakan penerima bantuan PKH.
"Kami terjunkan sebanyak 77 pendamping PKH yang tersebar di semua kecamatan untuk mendata anak penerima bansos," ungkapnya.
Beberapa pihak KPM yang sudah mendapatkan pendidikan gratis itu ada yang sudah kuliah di UNNES dan UNDIP.
Saat ini, kata dia, sedang menyasar dua perguruan tinggi di Kudus untuk kerjasama akses pendidikan gratis tersebut. Namun saat ini, hal itu masih dalam proses.
Sri Wahyuni, Kabid Pemerintahan Sosial Budaya (Pemsosbud) Bappeda Kabupaten Kudus menyatakan, anggaran untuk beasiswa sekolah juga menjadi salah satu upaya untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Kudus.
Dia menjelaskan, pihak dari keluarga penerima bansos atau KPM yang bisa mendapatkan beasiswa itu nanti berdasarkan acuan dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Pada 2023 lalu, terdapat 363.886 jiwa yang terdaftar di data P3KE. Sementara untuk 2024 ini, pihak Bappeda Kudus masih menunggu data terbaru dari pihak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). (ark/ade)
Editor : Alfian Dani