KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris merespons usulan Fraksi Golkar DPRD Kudus agar dilakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Usulan tersebut muncul setelah DPRD menilai sejumlah program infrastruktur belum disusun berdasarkan skala prioritas.
Respons tersebut disampaikan Sam’ani dalam rapat paripurna DPRD Kudus, Kamis (3/9).
Baca Juga: Peringati Maulid Nabi Muhammad, Radar Kudus Baca Kitab Maulid Al Barzanji
Rapat tersebut membahas jawaban bupati atas pandangan umum tujuh fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2026.
Tujuh fraksi yang menyampaikan pandangan umum yakni Golkar, Hanura, PDI Perjuangan, PKB, PKS, PAN-NasDem, dan Gerindra.
Sam’ani mengatakan evaluasi pejabat di lingkungan Pemkab Kudus merupakan bagian dari mekanisme penilaian kinerja.
Pejabat yang telah menduduki jabatan selama dua tahun akan dievaluasi, sedangkan penilaian kinerja dilakukan secara berkala setiap enam bulan.
“Setiap pejabat di Kabupaten Kudus yang sudah dua tahun pasti akan kita lakukan evaluasi, dan setiap enam bulan sekali dilakukan penilaian kinerja,” kata Sam’ani.
Menurutnya, hasil evaluasi dan penilaian tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan jabatan seorang pejabat.
Jika hasil penilaian menunjukkan perlunya perubahan, pejabat dapat digeser maupun diganti.
Penilaian, lanjut Sam’ani, tidak hanya mempertimbangkan kemampuan teknis.
Kinerja dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan juga menjadi bagian dari evaluasi.
“Ini sebagai dasar ketika kami secara kemampuan, kinerja, dan etika bisa digeser atau diganti,” jelasnya.
Terkait Kepala Dinas PUPR Kudus, Sam’ani mengaku sejauh ini masih menilai kinerjanya dalam kondisi baik.
Namun, keputusan akhir tetap akan mempertimbangkan masukan dari tim penilai kinerja.
“Kalau menurut saya sudah kondisinya baik. Tapi nanti mungkin dari tim penilai kinerja memberikan masukan seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kudus Kholid Mawardi menyoroti perencanaan sejumlah program Dinas PUPR yang dinilai belum memiliki skala prioritas yang jelas.
Salah satu yang dipersoalkan yakni rencana perbaikan Jalan Jenderal Sudirman.
Kholid mempertanyakan rencana pengalokasian anggaran hingga miliaran rupiah untuk ruas jalan yang menurutnya masih dalam kondisi baik.
“Jalan Jenderal Sudirman selama ini kita lihat sudah baik-baik saja. Ini dianggarkan sampai sekian miliar,” kata Kholid.
Fraksi Golkar juga mempertanyakan besarnya anggaran pemeliharaan jalan.
Saat DPRD meminta penjelasan mengenai ruas jalan yang menjadi sasaran penanganan, informasi yang diterima dinilai belum cukup jelas.
Kondisi tersebut membuat Fraksi Golkar mempertanyakan dasar Dinas PUPR dalam menentukan skala prioritas pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur.
“Dari melihat satu situ itu saja kami sudah melihat bahwa PUPR tidak pernah bisa merencanakan dengan baik. Bahkan dalam menentukan skala prioritas itu mereka asal-asalan, sporadis kalau bahasa saya,” ujarnya.
Menurut Kholid, persoalan tersebut semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah dinilai harus memastikan program yang dijalankan benar-benar berdasarkan kebutuhan paling mendesak.
Fraksi Golkar juga meminta agar penentuan program prioritas dikomunikasikan dengan DPRD.
Dengan begitu, wakil rakyat dapat memberikan masukan berdasarkan aspirasi masyarakat dari masing-masing daerah pemilihan.
“Kami (DPRD) nantinya hanya akan menjadi tukang stempel. Nah, ini yang merepotkan kalau begitu,” katanya.
Selain perencanaan program, Fraksi Golkar menyoroti komunikasi Kepala Dinas PUPR dengan DPRD.
Kholid menyebut sejumlah anggota dewan mengalami kesulitan ketika meminta informasi maupun menyampaikan usulan terkait ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Atas berbagai persoalan tersebut, Fraksi Golkar mengusulkan evaluasi sekaligus penyegaran terhadap Kepala Dinas PUPR Kudus.
“Kami paham pergantian kepala dinas merupakan hak prerogatif bupati. Namun, dengan berbagai persoalan tersebut, Fraksi Golkar mengusulkan adanya evaluasi sekaligus penyegaran terhadap Kepala Dinas PUPR Kudus,” tandasnya. (dik/him)