KUDUS – Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp 708,47 miliar atau 34,54 persen dari target APBD sebesar Rp 2,05 triliun.
Capaian itu menjadi sinyal positif bagi Pemkab Kudus dalam menjaga ritme pembangunan dan pelayanan publik di tengah tantangan efisiensi anggaran.
Dari total capaian tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi tulang punggung utama dengan realisasi Rp 297,20 miliar atau 41,63 persen dari target Rp 713,94 miliar.
Angka itu menunjukkan performa penerimaan daerah cukup stabil dalam lima bulan pertama tahun berjalan.
Baca Juga: Didukung Pengusaha Lokal, Akademi Purba Kudus Juara Kejurnas Sepak Bola KONI Cup VII 2026
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Djati Solechah, mengatakan secara umum capaian pendapatan masih sesuai jalur perencanaan.
Menurutnya, sejumlah sektor bahkan mencatat performa lebih baik dari proyeksi awal dan menjadi penopang utama PAD.
“Secara umum realisasi pendapatan daerah sampai akhir Mei masih sesuai dengan target yang telah direncanakan. Bahkan beberapa sektor menunjukkan capaian yang cukup baik dan menjadi penopang utama PAD pada tahun ini,” ujarnya.
Dari sektor pajak daerah, realisasi mencapai Rp 126,64 miliar atau 37,73 persen dari target Rp 335,61 miliar. Beberapa jenis pajak menunjukkan tren kuat, seperti BPHTB sebesar 44,73 persen, Opsen BBNKB 45,21 persen, dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) 41,46 persen.
Menariknya, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) menjadi sektor dengan lonjakan tertinggi, bahkan menembus 360 persen dari target yang ditetapkan.
Sementara Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) masih di angka 20,27 persen, seiring pola pembayaran yang umumnya meningkat pada semester kedua.
“Untuk PBB-P2 memang masih relatif rendah karena pola pembayaran masyarakat biasanya meningkat pada semester kedua. Kami optimistis target yang ditetapkan dapat tercapai hingga akhir tahun,” katanya.
Tak hanya pajak, sektor retribusi daerah juga menunjukkan kontribusi besar dengan realisasi Rp 161,05 miliar atau 45,74 persen dari target Rp 352,08 miliar.
Retribusi pelayanan kesehatan rumah sakit daerah menjadi penyumbang terbesar dengan Rp 133,48 miliar atau 48,45 persen dari target tahunan.
Selain itu, retribusi parkir tepi jalan umum telah menyentuh 47,66 persen, sementara pemanfaatan aset daerah mencapai 40 persen.
Djati menegaskan sektor pelayanan publik tetap menjadi sumber pendapatan yang stabil dan terus dioptimalkan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat.
“Retribusi pelayanan publik, terutama dari sektor kesehatan, masih menjadi salah satu sumber pendapatan yang stabil. Namun kami tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan agar masyarakat tidak terbebani,” tegasnya.
Pada komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, realisasi mencapai Rp 5,89 miliar atau 57,34 persen dari target.
Capaian itu ditopang dividen dari PD BPR BKK Kudus yang mencapai 186,60 persen serta kontribusi Bank Jateng sebesar 68,20 persen.
Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan antar daerah terealisasi Rp 411,27 miliar atau 30,75 persen dari target Rp 1,33 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 331,82 miliar atau 48,81 persen dari target.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengapresiasi kinerja seluruh perangkat daerah dalam menjaga tren positif pendapatan daerah.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menopang pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, hingga program kesejahteraan masyarakat.
“Capaian ini menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat yang telah direncanakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Bupati Sam’ani menegaskan seluruh potensi pendapatan harus terus digali secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah terus berinovasi agar peningkatan pendapatan bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat, sehingga manfaatnya dapat kembali dirasakan melalui pembangunan yang nyata dan pelayanan yang semakin baik.
“Kami meminta seluruh OPD terus berinovasi menggali potensi pendapatan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya. (dik/him)
Editor : Abdul Rochim