KUDUS – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersatu (AMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Kudus, kemarin.
Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, termasuk mendesak penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi berlangsung dengan membawa berbagai spanduk dan poster bernada kritik.
Beberapa di antaranya bertuliskan “Mandat Rakyat, Kerja Tertutup”, “Sutopo Dewan Anti Kritik”, hingga “Aparat Menjaga Keamanan, Bukan Menjaga Kekuasaan”.
Baca Juga: Libur Sekolah, Program MBG di Kudus Dihentikan Sementara hingga Juli
Perwakilan AMB, Nurrohmah Tanaya, menyampaikan delapan tuntutan utama.
Selain meminta penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mahasiswa juga mendesak pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, memperkuat perlindungan hak tenaga pendidik, serta mengembalikan arah kebijakan ekonomi yang dinilai lebih berpihak kepada masyarakat.
Mereka juga meminta Pemkab Kudus memperbaiki pembangunan sektor kesehatan, mengevaluasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), memperluas akses beasiswa daerah, memperkuat riset dan inovasi, serta menghentikan aktivitas tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.
Selain itu, mahasiswa menuntut DPRD Kudus meningkatkan transparansi melalui publikasi agenda kerja, pembahasan kebijakan, hasil keputusan, hingga penyiaran langsung rapat-rapat legislatif.
Tanaya mengaku kecewa karena Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Kudus tidak hadir dalam aksi tersebut.
Ia juga menyoroti komentar salah satu anggota DPRD Kudus di media sosial yang dianggap merendahkan mahasiswa.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa sebagai bentuk penerimaan aspirasi.
Sam’ani menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan diteruskan kepada pemerintah pusat untuk menjadi bahan pertimbangan.
Terkait pelaksanaan MBG, Pemkab Kudus juga akan melakukan evaluasi terhadap sistem pengawasan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurutnya, setiap SPPG telah dilengkapi kamera pengawas (CCTV) yang dapat diakses masyarakat sebagai bagian dari upaya transparansi.
Namun, pemerintah daerah masih akan melakukan pembenahan terhadap kualitas jaringan dan konektivitas perangkat tersebut.
“Kami akan melakukan perbaikan koneksi CCTV di setiap SPPG dan menargetkan penyelesaiannya dalam waktu dua bulan,” ujarnya.
Pemkab berharap evaluasi tersebut dapat meningkatkan pengawasan sekaligus menjawab berbagai masukan yang disampaikan masyarakat maupun mahasiswa terkait pelaksanaan program MBG di Kabupaten Kudus. (gal/lin)