JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara terus mempermudah akses pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Kecamatan Karimunjawa.
Upaya dilakukan melalui pendataan dan fasilitasi pembuatan barcode BBM atau QR Subsidi Tepat agar distribusi pertalite dan bio solar lebih tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar bahkan telah mengirim surat permohonan dispensasi pelayanan pembelian BBM jenis solar dan pertalite kepada pimpinan SPBU Kompak 46.594.04 Karimunjawa pada Rabu (1/4).
Baca Juga: Dugaan Kekerasan Seksual Pengasuh Ponpes di Jepara: Keluarga Santriwati Tolak Uang Damai Rp 200 Juta
Dispensasi ini ditujukan bagi nelayan yang belum memiliki surat rekomendasi barcode BBM.
Camat Karimunjawa Nuril Abdillah menjelaskan bahwa penggunaan barcode merupakan kebijakan nasional yang sudah diterapkan di berbagai SPBU selama dua tahun terakhir.
Namun, wilayah kepulauan seperti Karimunjawa mendapat kelonggaran agar masyarakat, khususnya nelayan, dapat beradaptasi.
“Barcode ini bukan untuk mempersulit, tapi melindungi hak nelayan agar bisa tetap mengakses BBM subsidi,” ujarnya, Kamis (2/4).
Di lapangan, nelayan sempat mengalami kendala karena aturan pembelian BBM tidak memperbolehkan penggunaan jerigen. Kondisi tersebut memicu antrean di SPBU, mengingat kebutuhan BBM digunakan untuk melaut, operasional kapal, hingga penerangan melalui genset.
Nuril menyebut kebutuhan BBM nelayan berbeda-beda. Sebagian menggunakan solar untuk mesin kapal dan genset, sementara lainnya memerlukan kombinasi solar dan pertalite.
Untuk solar, mayoritas nelayan telah memiliki barcode, sedangkan pertalite masih dalam tahap pendataan.
Pemerintah Kecamatan Karimunjawa bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membuka layanan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta rekomendasi BBM.
Layanan tersebut terintegrasi dengan sistem OSS dan aplikasi MyPertamina sebagai syarat memperoleh barcode.
Sejak 31 Maret hingga 2 April, sebanyak 104 nelayan telah difasilitasi pembuatan rekomendasi BBM, sedangkan 47 nelayan lainnya mengurus NIB. Layanan akan terus dibuka setiap hari di kantor kecamatan hingga seluruh nelayan terdata.
“Semua proses ini gratis. Kami bantu dari awal. Kendalanya seperti nelayan yang tidak tahu IT, juga kami dampingi,” jelasnya.
Kebijakan khusus juga diberikan kepada nelayan di pulau terluar, yakni Parang, Nyamuk, dan Genting.
Selama masa pendataan, mereka masih diperbolehkan membeli pertalite menggunakan drum atau jerigen dengan pengawasan pemerintah setempat.
Dari sisi distribusi, Pemkab Jepara memastikan pasokan BBM tetap aman. Pengiriman dilakukan menggunakan kapal, termasuk opsi carter jika terjadi kendala operasional.
Dalam sekali pengiriman, suplai mencapai 32 ribu liter solar dan 16 ribu liter pertalite.
"Kami mendorong para nelayan ini mengurus barcode-nya, pelayanan dapat dilakukan di Kantor Kecamatan Karimunjawa. Termasuk lewat online bagi warga di luar pulau, yakni di Parang, Nyamuk dan Genting," ucapnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Jepara Aris Setiawan menegaskan stok BBM di Karimunjawa dalam kondisi aman.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi bersama camat, pemerintah desa, dinas terkait, dan pihak Pertamina pada Kamis (2/4).
“Secara prinsip, stok aman. Tinggal bagaimana teknis di lapangan ini bisa berjalan lancar dan tidak menyulitkan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Jepara juga berkoordinasi dengan BPH Migas terkait kebijakan lanjutan distribusi BBM subsidi.
Pemerintah daerah berharap pendataan dan fasilitasi ini mampu membuat distribusi BBM lebih tertib, tepat sasaran, serta mengurangi antrean yang merugikan nelayan.
Editor : Abdul Rochim