RADAR PATI - Proses ground checking Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mestinya ditenggat akhir bulan ini.
Namun, belum selesai proses tersebut, sistem untuk proses input data hasil dari ground checking tersebut malah tak bisa diakses sejak 21 April lalu.
Terpaksa, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara tetap menggelar ground checking tersebut secara manual.
Itu disampaikan Kepala Dinsospermades Jepara Edy Marwoto kemarin.
”DTSEN itu tiba-tiba di-cutoff dari Kementerian Sosial. Tidak tahu kenapa. Mestinya kan di surat pertama kan harus dilaporkan 30 April. Tapi pada pada tanggal 21 kemarin, itu di-cutoff. Entah sistemnya entah apanya yang tidak bisa. Kami belum dapat informasi,” ungkap Edy.
Ia menuturkan, masalah tersebut tidak hanya terjadi di Jepara.
Namun di daerah lain pun terjadi hal serupa.
Sebab itu, pihaknya pun tetap melaksanakan ground checking tersebut meskipun secara manual.
Diketahui, DTSEN ini merupakan basis data yang berisi kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia.
DTSEN berisi gabungan dari berbagai data dari Kementerian/Lembaga. Kehadirannya, diharapkan bisa memudahkan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan program pemberdayaan, memastikan KPM sudah menerima bantuan.
Juga memastikan penerima bantuan sudah tepat sasaran, memastikan penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria, serta mendukung keterpaduan program pembangunan nasional.
Di sisi lain, kehadiran DTSEN ini diharapkan bisa jadi upaya dalam mendukung sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Nantinya, DTSEN tersebut akan menggantikan DTKS.
Edy menyebut, di Kabupaten Jepara ada sekitar 56 ribu masyarakat miskin yang sebelumnya masuk dalam pendataan DTSEN tersebut.
Saat ini, dari jumlah tersebut sudah sekitar 80 persen yang berhasil diverifikasi dan validasi.
"Sementara dicatat manual sampai sistemnya berjalan normal lagi,” tandas Edy Marwoto. (rom/war)
Editor : Abdul Rochim