KOTA, RADARPATI.ID - Tahun ini dan tahun depan tidak ada anggaran pemeliharaan untuk Rusunawa dan Rusus di Kabupaten Jepara.
Padahal kondisi baik di rusunawa maupun rusus memerlukan sentuhan perbaikan.
Sementara dana operasional ngepres.
Diketahui hingga saat ini terdapat empat titik lokasi baik Rusunawa maupun Rusus.
Meliputi Rusunawa Jobokuto blok A, B, C.
Rusunawa Ujungbatu blok D dan E.
Rumah Khusus A dan B.
Serta Rusunawa masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala UPT Rusunawa dan Rusus pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Jepara Nurohmad menyampaikan beberapa keluhan warga penghuni rusun.
"Masalah klasik yang paling sering dikeluhkan bocor. Bukan karena air hujan melainkan karena air bersih. Jadi bocornya setiap saat. Misalnya karena nat keramik yang sudah hilang yang menyebabkan air dari lantai atas meresap ke bawah," sebutnya.
Selain itu juga masalah tempat jemuran pakain yang mulai berkarat.
Baca Juga: Gunungan UMKM Jadi Rebutan, Pesta Jajanan Rembang Dibuka Masak Geden 500 Porsi
Termasuk sejumlah atap plafon yang hilang terbawa angin.
"Banyak kamar kosong tapi tidak layak huni, sehingga belum bisa disewakan," ringkasnya.
Pihaknya berharap agar hal tersebut mendapatkan solusi tersendiri.
Karena itu menyangkut keselamatan warga. "2024-2025 tidak dapat dana pemeliharaan. Otomotis ketika ada masalah berkaitan dengan gedung atau bangunan kami tidak bisa memperbaiki," ucapnya.
Padahal keberadaan rusunawa sendiri menjadi faktor yang penting bagi masyarakat.
Karena sebagai salah satu cara untuk pengestasan kemiskinan ekstrem.
Diketahui biaya sewa untuk rusunawa mulai dari Rp 165-190 ribu.
Sementara rusus untuk nelayan Rp 150 ribu perbulan.
Serta rusun masyarakat berpenghasilan rendah dari Rp 450-500 ribu.
"Bagi warga yang bertempat di sini kan jadi bisa saving pendapatan. Hingga bisa ngontrak atau bahkan membangun dan membeli rumah sendiri," ujarnya.
Di samping itu, keberadaan rusunawa dan rusus sendiri turut menyumbang PAD bagi pemerintah daerah.
Di tahun 2023 lalu mencapai Rp 960-an juta dari target Rp 700 juta.
Baca Juga: Dua Bapaslon Dinyatakan Penuhi Syarat, Tunggu Tanggapan Masyarakat
Pada 2024 saat ini telah mencapai 81 persen dari target Rp 750 juta.
"Selalu melampaui target dari Pemda. Tapi kami tidak dapat anggaran pembiayaan untuk tahun ini dan tahun depan," katanya.
Di tahun ini pihaknya hanya mendapatkan anggaran operasional Rp 449 juta, serta untuk 2025 Rp 300 juta.
"Padahal untuk membayar listrik saja sudah hampir Rp 200 juta. Belum lagi untuk membeli BBM, alat kebersihan, tenaga sampah dan lainnya. Ngepres," pungkasnya. (fik/war)
Editor : Abdul Rochim