SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani robohnya dua bangunan sekolah dasar di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan percepatan revitalisasi kedua sekolah sekaligus meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota memetakan bangunan SD dan SMP yang rawan roboh.
Dua sekolah yang menjadi prioritas penanganan yakni SD Ketanggirejo di Kabupaten Grobogan dan SDN 03 Sendangmulyo di Kota Semarang.
Baca Juga: Selain SDN Tanggirejo, Tiga Sekolah di Grobogan Diundang ke Kemendikdasmen
Masing-masing telah menerima bantuan awal sebesar Rp 50 juta dari Pemprov Jateng untuk mendukung penanganan darurat.
Ahmad Luthfi mengatakan, penanganan kedua sekolah dilakukan sesuai kondisi masing-masing. Untuk SD Ketanggirejo, pemerintah akan membangun kembali seluruh bangunan melalui program revitalisasi yang telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.
“Sekolah yang roboh ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Grobogan akan dibangun secara penuh. Saya sudah berkoordinasi dengan kementerian dan pembangunannya menggunakan dana revitalisasi,” ujarnya saat meninjau SDN 03 Sendangmulyo, Rabu (29/7).
Sementara itu, kerusakan di SDN 03 Sendangmulyo terjadi akibat ruang kelas tertimpa pohon. Beruntung, tidak ada korban jiwa karena peristiwa tersebut terjadi saat kegiatan belajar mengajar tidak berlangsung.
“Untuk yang di Semarang, satu ruang kelas akan dibangun kembali. Dinas Pendidikan sudah memberikan bantuan. Ini merupakan kondisi force majeure karena bangunan sekolah sebenarnya masih layak, tetapi tertimpa pohon,” katanya.
Luthfi menegaskan, peristiwa tersebut harus menjadi momentum memperkuat mitigasi terhadap bangunan sekolah di seluruh Jawa Tengah.
Ia meminta seluruh bupati dan wali kota segera melakukan pendataan kondisi bangunan SD dan SMP, mulai dari kategori rusak ringan, rusak berat, hingga yang masih layak digunakan.
Menurutnya, data tersebut menjadi dasar penentuan prioritas perbaikan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat melalui pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.
“Kalau SMA dan SMK sudah jelas menjadi kewenangan provinsi, sedangkan SD dan SMP menjadi kewenangan kabupaten/kota. Saya sudah mengingatkan agar seluruh bangunan dipetakan. Jika daerah tidak mampu melakukan revitalisasi, segera laporkan kepada kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama. Bangunan sekolah yang aman menjadi syarat penting agar proses belajar mengajar berlangsung nyaman dan hak anak memperoleh pendidikan tetap terpenuhi.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan, hingga kini baru dua kasus sekolah roboh yang dilaporkan kepada Pemprov Jateng.
Meski demikian, koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota terus dilakukan untuk mengidentifikasi sekolah lain yang membutuhkan penanganan.
“Untuk Grobogan pembangunan sudah dimulai sejak 25 Juli. Sedangkan SDN 03 Sendangmulyo sudah menerima bantuan Rp50 juta dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan bantuan,” ujarnya.
Menurut Sadimin, meski kewenangan Pemprov berada pada jenjang SMA, SMK, dan SLB, pemerintah provinsi tetap berkomitmen membantu penanganan SD dan SMP yang mengalami kerusakan berat melalui berbagai skema pembiayaan, mulai dari dana efisiensi, bantuan pemerintah pusat, hingga dukungan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). (*/him)
Editor : Abdul Rochim