GROBOGAN – Pekerjaan rehabilitasi sekolah di Kabupaten Grobogan terus berjalan.
Namun, upaya membenahi fasilitas pendidikan tersebut belum sepenuhnya menuntaskan persoalan.
Hingga kini, masih ada sekitar 20 hingga 30 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan belum tertangani.
Kepala Disdik Grobogan Purnyomo melalui Kabid Pembinaan SD, M Irfan, mengatakan, kebutuhan rehabilitasi sekolah di wilayahnya masih cukup banyak.
Dari pendataan yang dilakukan, sekitar 180 sekolah sebelumnya telah diusulkan untuk mendapatkan bantuan perbaikan.
"Yang belum tertangani masih sekitar 20 sampai 30-an sekolah. Ini masih berproses di tahun depan," ungkapnya.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, di tahun ini penanganan dilakukan secara bertahap melalui beberapa sumber anggaran, yakni DAU dan APBN.
Pada 2026, melalui program revitalisasi sekolah dasar (SD) dari APBN, sekitar 60 sekolah telah menjalin perjanjian kerja sama (PKS).
Sementara itu, dari DAU sebanyak 115 sekolah mendapatkan alokasi pekerjaan rehabilitasi maupun pembangunan sarana dan prasarana (sarpras).
Jenis pekerjaannya beragam, mulai dari perbaikan ruang kelas hingga fasilitas penunjang sekolah.
"Untuk alokasi APBD (DAU) ada 115 sekolah. Pekerjaannya meliputi rehabilitasi ruang kelas, sarpras seperti toilet, drainase, paving, hingga pembangunan sarpras," jelas Irfan.
Pengerjaan proyek yang bersumber dari DAU tersebut kini terus dikebut.
Secara umum, progresnya rata-rata sudah mencapai 70 hingga 80 persen.
Bahkan, beberapa paket pekerjaan telah mencapai 90 persen.
Pemkab Grobogan menargetkan seluruh pekerjaan tersebut rampung paling lambat 30 Desember 2026.
Dengan demikian, sisa waktu pelaksanaan dimaksimalkan agar seluruh proyek bisa diselesaikan sesuai target.
Selain pekerjaan melalui APBD, terdapat pula sejumlah paket yang dibiayai APBD Perubahan.
Namun, beberapa di antaranya masih dalam proses lelang.
Bahkan, ada pekerjaan yang baru mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dua hingga tiga hari sebelum wawancara dilakukan.
Kondisi tersebut membuat waktu pengerjaan relatif singkat.
Rata-rata pelaksanaan proyek APBD perubahan berkisar 40 hingga 45 hari.
Karena itu, penyedia jasa harus segera bergerak setelah mendapatkan SPK agar pekerjaan tidak molor.
Dalam APBD perubahan, terdapat enam paket pekerjaan mayor atau perbaikan berskala besar.
Rinciannya, rehabilitasi ruang kelas di empat sekolah, satu paket rehabilitasi ruang guru, serta satu paket rehabilitasi sarpras berupa toilet.
Beberapa sekolah yang masuk dalam daftar pekerjaan tersebut di antaranya SDN Kecil Tuko, SDN 1 Sembungharjo, SDN 5 Kedungjati, SDN 1 Purwodadi, dan SDN 2 Mangin.
Salah satu proyek yang telah melalui proses tender adalah rehabilitasi ruang kelas di SDN 2 Mangin dengan nilai anggaran Rp 648 juta.
Tidak tanggung-tanggung, pekerjaan tersebut mencakup perbaikan empat ruang kelas sekaligus.
"Kerusakan sebelumnya terjadi pada bagian atap, termasuk kondisi yang ambrol, menjadi salah satu fokus pembenahan.
Konstruksi kayu diganti menggunakan baja ringan, berikut penutup atap yang baru.
Tak hanya itu, lantai ruang kelas juga diperbarui dengan pemasangan keramik berukuran 40 x 40 sentimeter.
Meski berbagai program perbaikan terus berjalan, kebutuhan rehabilitasi sekolah di Grobogan masih menyisakan pekerjaan rumah.
Puluhan sekolah yang belum tertangani masih dalam proses pengusulan dan penanganan lebih lanjut.
Disdik Grobogan pun mengupayakan agar kebutuhan tersebut dapat diakomodasi secara bertahap melalui program bantuan yang tersedia, baik dari APBD maupun APBN.
Dengan begitu, perbaikan fasilitas pendidikan tidak hanya terpusat pada sekolah yang sudah mendapatkan alokasi tahun ini, tetapi juga menjangkau sekolah lain yang masih membutuhkan penanganan. (int)
Editor : Intan Maylani Sabrina