GROBOGAN – Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Grobogan.
Hingga Jumat (3/7), sebanyak 45 desa di sembilan kecamatan telah mengajukan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan.
Kondisi ini akibat sumur warga mulai mengering dan debit air terus menurun.
BPBD memperkirakan jumlah desa terdampak masih akan bertambah seiring puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
Baca Juga: Delapan Gerai KDMP di Grobogan Belum Terbangun, Berikut Desa dan Kendalanya
Salah satu wilayah yang terdampak adalah Desa Depok, Kecamatan Toroh.
Pemerintah desa telah mengajukan permohonan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga.
Kepala Desa Depok, Budi Rahayu, mengatakan kekeringan hampir selalu terjadi setiap musim kemarau.
Warga terpaksa membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Awal Juli sudah ada sumur warga yang kering. Warga membeli air bersih untuk kebutuhan mencuci, mandi, dan kebutuhan lainnya," ujarnya.
Menurutnya, satu tangki air berkapasitas sekitar 700 liter hanya mampu memenuhi kebutuhan satu keluarga selama tiga hari.
Air tersebut kemudian ditampung di bak penampungan maupun sumur warga.
"Karena hanya cukup untuk satu keluarga, kami mengajukan dropping air bersih ke BPBD agar dapat meringankan beban warga," katanya.
Kepala BPBD Grobogan, Wahyu Tri Dharmawanto, menjelaskan desa-desa tersebut memang menjadi wilayah yang hampir setiap tahun mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
"Di beberapa desa, sumur warga mulai mengering atau debit airnya menurun. Akibatnya masyarakat harus membeli air bersih, menunggu bantuan dropping, atau mengambil air dari sumber lain yang jaraknya cukup jauh," jelasnya.
Air yang diperoleh masyarakat diprioritaskan untuk kebutuhan pokok, seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci.
Sebagian warga juga memanfaatkan sumur bor yang masih berfungsi maupun membeli air dari penyedia jasa air bersih.
Berdasarkan prakiraan BMKG, Grobogan telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2026.
Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dengan kondisi yang lebih kering dibandingkan normal.
Hingga 3 Juli 2026, sebanyak 45 desa di sembilan kecamatan telah terdampak kekeringan.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025, namun masih lebih rendah dibandingkan awal Juli pada 2023 dan 2024.
"Situasi masih sangat dinamis. Jika curah hujan tetap rendah, desa terdampak berpotensi terus bertambah," katanya.
Selain mengganggu kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mengancam sektor pertanian.
Tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan kacang hijau berisiko mengalami penurunan produktivitas bahkan puso apabila kekeringan berlangsung berkepanjangan.
Kondisi tersebut juga meningkatkan biaya masyarakat untuk memperoleh air bersih, berpotensi memicu gangguan kesehatan akibat kualitas air yang menurun, serta meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Grobogan telah memetakan wilayah rawan kekeringan, menyiapkan dropping air bersih, serta melakukan pemantauan dan asesmen secara berkala bersama BMKG, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan relawan kebencanaan. (mun)