GROBOGAN – Musim kemarau mulai berdampak di Kabupaten Grobogan.
Hingga Jumat (3/7), sebanyak 45 desa yang tersebar di sembilan kecamatan telah mengajukan bantuan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Grobogan.
Jumlah desa terdampak diperkirakan masih akan bertambah seiring puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada Agustus hingga September.
Salah satu wilayah yang terdampak berada di Desa Depok, Kecamatan Toroh.
Baca Juga: Gasak 49 Water Meter di Grobogan, Pelaku Dibekuk Saat Jalan Kaki Dini Hari
Warga di desa tersebut mulai kesulitan memperoleh air bersih karena sumur-sumur warga mengalami penurunan debit bahkan mengering.
Kepala Desa Depok, Budi Rahayu, mengatakan kekeringan menjadi persoalan yang hampir selalu terjadi setiap musim kemarau.
Kondisi itu memaksa warga membeli air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Pada awal Juli sudah ada sumur warga yang kering. Warga membeli air bersih untuk kebutuhan mencuci, mandi, dan kebutuhan lainnya," ujarnya.
Menurutnya, satu tangki air berkapasitas sekitar 700 liter hanya mampu mencukupi kebutuhan satu keluarga selama tiga hari.
Air tersebut kemudian ditampung di bak penampungan maupun sumur warga.
"Karena hanya cukup untuk kebutuhan satu keluarga, kami mengajukan dropping air bersih ke BPBD agar bisa meringankan beban masyarakat," katanya.
Kepala BPBD Grobogan, Wahyu Tri Dharmawanto, menjelaskan desa-desa yang mengajukan bantuan merupakan wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau.
"Di beberapa desa, sumur warga mulai mengering atau debit airnya menurun. Akibatnya masyarakat harus membeli air bersih, menunggu bantuan dropping, atau mengambil air dari sumber lain yang jaraknya cukup jauh," jelasnya.
Air bersih yang diperoleh masyarakat diprioritaskan untuk kebutuhan pokok seperti minum, memasak, mandi, dan mencuci.
Sebagian warga juga memanfaatkan sumur bor yang masih berfungsi atau membeli air dari penyedia jasa air bersih.
Wahyu mengatakan berdasarkan prakiraan BMKG, Grobogan telah memasuki musim kemarau sejak Mei 2026.
Puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dengan kondisi lebih kering dibandingkan normal.
Hingga 3 Juli 2026, tercatat 45 desa di sembilan kecamatan terdampak kekeringan.
Meski jumlah tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu, kondisinya masih lebih rendah dibandingkan 2023 dan 2024.
"Situasinya masih sangat dinamis. Jika curah hujan tetap rendah, desa yang terdampak berpotensi terus bertambah," katanya.
Selain berdampak pada kebutuhan air bersih masyarakat, kekeringan juga mulai mengancam sektor pertanian.
Tanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan kacang hijau berisiko mengalami penurunan produktivitas hingga puso apabila kekeringan berlangsung lama.
BPBD Grobogan terus melakukan pemantauan dan asesmen di lapangan serta berkoordinasi dengan BMKG, pemerintah daerah, kecamatan, desa, dan relawan kebencanaan untuk mempercepat penanganan apabila jumlah wilayah terdampak terus bertambah.(mun)