GROBOGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan menggelar Rapat Paripurna pada Senin (8/9) dengan agenda utama Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Grobogan, Lusia Indah Artani, Bupati Grobogan Setyo Hadi menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2026.
Penyusunan RAPBD ini, menurut Bupati, berpedoman kuat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Dokumen ini telah melalui serangkaian pembahasan mendalam antara pihak eksekutif dan legislatif, yang puncaknya ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada 14 Agustus 2025.
Tema Pembangunan Berfokus pada Ekonomi dan SDM
Tema pembangunan yang diusung dalam RAPBD 2026 adalah "Pemantapan Perekonomian Daerah dan Daya Saing SDM didukung Penguatan Reformasi Birokrasi serta Pemajuan Nilai-nilai Budaya."
Tema ini tidak hanya sekadar slogan, tetapi diterjemahkan menjadi empat prioritas utama yang menjadi fokus kerja Pemkab Grobogan.
Prioritas tersebut meliputi:
Pemantapan ekonomi daerah inklusif berbasis potensi wilayah lokal.
Penguatan daya saing SDM dan implementasi nilai-nilai budaya.
Pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan ketahanan bencana.
Reformasi birokrasi yang adaptif dan kolaboratif.
Struktur Anggaran dan Strategi Atasi Defisit
Dalam paparannya, Bupati Setyo Hadi merinci struktur anggaran yang telah disusun.
Pendapatan daerah di tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp2,83 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,03 triliun.
Angka ini menunjukkan adanya defisit anggaran sebesar Rp199,8 miliar.
Meski demikian, Bupati menegaskan bahwa defisit ini bukan masalah. Ia menjelaskan, "Defisit anggaran akan ditutup melalui pembiayaan daerah."
Pemkab telah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp225 miliar, termasuk di dalamnya rencana pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp25,2 miliar.
Dengan demikian, pembiayaan neto dipastikan dapat menutup defisit dan menjaga APBD tetap seimbang.
Optimisme di Tengah Tantangan Dana Transfer
Satu tantangan yang disoroti dalam rapat ini adalah perkiraan penurunan signifikan dana transfer dari pemerintah pusat, yaitu sekitar 24,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Bupati menyatakan optimisme bahwa penurunan ini tidak akan menghambat program pembangunan yang telah direncanakan.
"Angka pasti dana transfer baru akan diterima pada awal Oktober 2025," ujar Setyo Hadi.
"Semoga tidak terlalu berpengaruh besar bagi Kabupaten Grobogan."
Setelah penyampaian Nota Keuangan, Bupati secara simbolis menyerahkan Ranperda APBD 2026 kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Pembahasan ini akan melibatkan perangkat daerah terkait dan harus diselesaikan selambat-lambatnya akhir November 2025, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pembangunan Kabupaten Grobogan di tahun mendatang.(mun/ade)
Editor : Alfian Dani