GROBOGAN – Postur anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tahun 2026 mendapat sorotan tajam dalam pembahasan KUA-PPAS.
Dari total anggaran Rp 846,7 miliar, belanja pegawai menyedot hingga Rp 811 miliar.
Kondisi ini memicu pertanyaan kalangan DPRD tentang efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Anggota DPRD Sukamto menyoroti minimnya pendapatan dinas yang hanya sekitar Rp 41 juta.
Ia mempertanyakan apakah alokasi yang besar untuk gaji pegawai sebanding dengan kualitas layanan pendidikan yang diberikan.
”Kalau sebagian besar habis untuk bayar gaji, bagaimana nasib program peningkatan mutu? Seberapa besar tunjangan kinerja pegawai?” kata Sukamto.
Kritik juga datang dari Misbach, anggota Komisi D, yang menyoroti kondisi fisik banyak sekolah dasar dan menengah yang masih memprihatinkan.
Ia mencontohkan SD di Karangasem, Tambakselo, dan Penawangan yang mengalami kerusakan parah, bahkan ada atap sekolah yang hampir ambruk.
”Kami malu saat kunjungan ke sekolah. Ada sekolah yang terus dibangun meski sudah dapat bantuan, sementara yang benar-benar rusak malah belum tersentuh,” tegasnya.
Ia meminta pengawas dan Korwil melaporkan kondisi lapangan secara objektif.
Ketua Komisi B, Agus Siswanto, menyoroti kinerja pengawas dan penilik sekolah yang dinilai tidak maksimal.
Ia mempertanyakan efektivitas mereka dalam menjalankan tugas.
”Mereka digaji negara, tapi kinerjanya tak tampak. Sekolah negeri malah kalah jauh dibanding swasta. Apa ada evaluasi kinerja mereka?” ujarnya.
Dinas Pendidikan mencatat jumlah guru ASN dan PPPK mencapai 7.713 orang, terdiri atas 3.083 PNS dan 4.630 PPPK.
Anggaran untuk Program PPG mencapai Rp 262,5 miliar, sementara tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp 2,3 miliar.
Dana BOS reguler dan kinerja sebesar Rp 47 miliar turut disorot, terutama karena banyak SMP swasta kekurangan murid.
Sementara itu, hibah pendidikan senilai Rp 21 miliar dan bansos Rp 4 miliar juga menjadi perhatian.
Belanja modal sebesar Rp 48 miliar untuk pembangunan gedung dan Rp 29,1 miliar untuk pengadaan peralatan pendidikan juga dinilai belum sepenuhnya efektif.
DPRD mengingatkan agar penyaluran anggaran tetap mengedepankan asas pemerataan.
”Jangan sampai yang sudah sering dapat bantuan terus-terusan mendapatkannya, sementara yang benar-benar butuh justru diabaikan,” pungkas Misbach. (mun/him)
Editor : Abdul Rochim