RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pemerintah kembali menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2026 untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga kurang mampu. Bantuan ini diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi persyaratan sesuai kategori penerima.
Besaran bantuan PKH dapat mencapai Rp3 juta per tahun untuk kategori tertentu, seperti ibu hamil dan anak usia dini. Penyalurannya dilakukan secara bertahap melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN, serta melalui PT Pos Indonesia sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Namun, terdaftar sebagai penerima tidak selalu menjamin bantuan langsung masuk ke rekening. Terdapat sejumlah kendala administrasi dan ketidaksesuaian data yang berpotensi menghambat proses pencairan.
10 Penyebab Bansos PKH 2026 Tidak Cair
Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan bantuan PKH tertunda atau gagal disalurkan kepada penerima:
1. NIK dan Nomor KK Tidak Sesuai
Perbedaan atau ketidakvalidan Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun nomor Kartu Keluarga (KK) dapat menghambat proses verifikasi. Kondisi ini biasanya terjadi ketika data kependudukan belum sinkron dengan catatan Dukcapil.
2. Identitas Pengurus Berbeda dengan Pemilik Rekening
Ketidaksesuaian nama antara pengurus KPM dan pemilik rekening dapat menimbulkan kendala dalam proses penyaluran. Misalnya, data pengurus tercatat atas nama anak, sedangkan rekening terdaftar menggunakan identitas orang tua.
3. Perubahan NIK Belum Diperbarui
Perubahan identitas kependudukan yang belum diperbarui dalam sistem bantuan sosial berpotensi menyebabkan data penerima tidak terbaca saat proses pencairan.
4. Terdapat Penerima Ganda dalam Satu KK
Sistem dapat menemukan lebih dari satu data penerima bantuan dalam satu Kartu Keluarga. Kondisi tersebut perlu diperiksa kembali untuk memastikan kesesuaian data kepesertaan.
5. Belum Terdaftar atau Tidak Aktif dalam Data Sosial
Keluarga yang belum tercatat atau tidak lagi masuk dalam basis data sasaran bantuan pemerintah berpotensi mengalami kendala pencairan. Karena itu, status data sosial perlu dipastikan melalui dinas sosial setempat.
6. Kesalahan Data Siswa pada Dapodik
Kesalahan pencatatan NIK, nama, maupun identitas siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dapat memengaruhi proses verifikasi komponen pendidikan penerima PKH.
7. Lansia Belum Melakukan Perekaman e-KTP
Penerima kategori lanjut usia yang belum menyelesaikan perekaman KTP elektronik dapat mengalami kendala dalam pencocokan identitas kependudukan.
8. Terdeteksi Memiliki Pinjaman di Bank Penyalur
Informasi mengenai kewajiban pinjaman aktif pada bank penyalur disebut sebagai salah satu faktor yang perlu diperiksa dalam data penerima. Namun, keberadaan pinjaman tidak boleh langsung dianggap sebagai alasan otomatis pencoretan tanpa konfirmasi kepada pihak berwenang.
9. Usia Anak Sekolah Melebihi Batas Ketentuan
Komponen pendidikan dalam PKH memiliki batasan usia. Anak yang terindikasi berusia lebih dari 20 tahun dapat mengalami kendala dalam pemenuhan persyaratan bantuan kategori pendidikan.
10. Sekolah Tidak Memenuhi Kriteria
Status satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan program juga dapat memengaruhi validasi komponen pendidikan penerima PKH.
Rincian Nominal Bantuan PKH Tahun 2026
Berdasarkan rincian nominal dalam sumber, berikut besaran bantuan untuk setiap kategori penerima:
| Kategori penerima | Per tahap | Per tahun |
|---|---|---|
| Ibu hamil/nifas | Rp750.000 | Rp3.000.000 |
| Anak usia dini | Rp750.000 | Rp3.000.000 |
| Lanjut usia | Rp600.000 | Rp2.400.000 |
| Penyandang disabilitas | Rp600.000 | Rp2.400.000 |
| Anak SD | Rp225.000 | Rp900.000 |
| Anak SMP | Rp375.000 | Rp1.500.000 |
| Anak SMA | Rp500.000 | Rp2.000.000 |
Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga bergantung pada komponen kepesertaan yang memenuhi persyaratan program.
Apabila bansos PKH belum masuk meskipun nama masih tercatat sebagai penerima, KPM disarankan memeriksa kembali kesesuaian data kependudukan dan rekening. Masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada pendamping sosial, dinas sosial, atau bank penyalur untuk mengetahui penyebab kendala pencairan.
Perlu diingat, status terdaftar dalam sistem tidak selalu berarti bantuan sudah siap dicairkan. Penyaluran tetap mengikuti hasil verifikasi dan ketentuan resmi pemerintah. (*)
Editor : Zakarias Fariury