18 Juta Penerima Bansos Telah Terdaftar di Perlinsos Digital, Anda Termasuk?
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat sebanyak 18.213.466 keluarga telah mendapatkan akses pendataan bantuan sosial (bansos) melalui layanan Perlinsos Digital. Program berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) tersebut didukung oleh 1.055.776 agen yang berasal dari berbagai unsur masyarakat.
Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi sebagai agen Perlinsos Digital. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laman resmi Kemensos pada Minggu (8/11/2026).
Menurut Gus Ipul, para agen berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga pengurus RT/RW.
Keterlibatan tersebut juga mencakup kader dasawisma, operator data desa, kepala desa, petugas Badan Pusat Statistik (BPS), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping rehabilitasi sosial, penyuluh keluarga berencana, serta penyuluh pertanian.
Gus Ipul menilai kolaborasi lintas sektor tersebut diperlukan untuk menghasilkan basis data yang lebih akurat dan terkini. Dengan demikian, pemerintah memiliki landasan yang lebih kuat dalam menentukan sasaran program perlindungan sosial.
Perlinsos Digital Gunakan Teknologi Pengenalan Wajah
Gus Ipul menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan inovasi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan penyaluran bantuan sosial.
Dalam sistem terbaru ini, identitas calon penerima manfaat tidak hanya mengacu pada nama dan alamat. Pemerintah juga menerapkan teknologi biometrik berupa pengenalan wajah atau face recognition untuk melengkapi proses identifikasi.
Selain melakukan pendaftaran dan pengusulan data, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan koreksi maupun menyampaikan keberatan terhadap informasi yang tercatat dalam sistem.
