BLORA — Hingga penghujung November 2025, realisasi penggunaan APBD Kabupaten Blora masih berada di angka 75 persen.
Data dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menunjukkan adanya disparitas besar antar-organisasi perangkat daerah.
Satpol PP menjadi instansi dengan serapan anggaran tertinggi, sementara Dinas PUPR berada di posisi terbawah.
Plt Kepala BPPKAD Blora, Bawa Dwi Raharja, menjelaskan bahwa dari total anggaran Rp 2,6 triliun, baru tiga perempatnya yang terealisasi.
Meski demikian, ia menargetkan serapan anggaran bisa menembus 95–97 persen di akhir tahun.
“Semoga capaian tahun ini bisa menyamai atau bahkan melampaui tahun lalu,” ungkapnya.
Menurut Bawa, hambatan signifikan tidak ditemukan. Namun, sejumlah kegiatan fisik yang masih berjalan membuat serapan anggaran belum optimal.
Salah satunya pekerjaan yang ditangani Dinas PUPR.
Dari pinjaman daerah sekitar Rp 200 miliar, baru 30 persen yang dicairkan sebagai uang muka.
Ia berharap seluruh pekerjaan fisik rampung sebelum 15 Desember, sehingga pengajuan tahap kedua dapat mempercepat realisasi.
“Serapan tertinggi ada di Satpol PP dengan sekitar 90 persen, sedangkan DPUPR baru mencapai kisaran 30 persen,” jelasnya.
BPPKAD telah menyampaikan surat kepada seluruh OPD agar mempercepat pelaksanaan kegiatan menjelang tutup tahun.
Bawa menekankan bahwa percepatan proyek-proyek fisik, khususnya di Dinas PUPR, akan sangat menentukan capaian akhir serapan anggaran Blora tahun ini. (ari/him)
Editor : Abdul Rochim