BLORA, RADARPATI.ID - Pemerintah Kabupaten Blora baru-baru ini menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024 atas capaian kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sebanyak 600 ribu jiwa lebih yang aktif menjadi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak perlu merisaukan biaya kesehatan rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Edy Hidayat mengatakan, keberhasilan Pemkab Blora mendapat capaian UHC ini bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
Bila dikalkulasi, untuk jumlah penduduk keseluruhan di Kabupaten Blora yakni 921.162 orang yang sudah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Secara aktif sebanyak 637.844 jiwa atau 69,8 persen dari jumlah penduduk.
"Jadi artinya, dari jumlah tersebut sumbangan terbesar yakni dari PBI APBN sebanyak 389.003 jiwa. Untuk sisanya dari mandiri, swasta dan lainnya,” ucapnya.
Ia menambahkan, apa yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora itu merupakan satu wujud komitmen dan keberhasilan dalam melakukan komunikasi dan membangun jaringan dengan kementerian sosial. Persentase UHC berdasarkan jumlah warga Blora yang sudah terdaftar BPJS itu 98,2 persen.
"Dari jumlah tersebut yang aktif baru 69,8 persen. Oleh sebab itu kami terus berupaya agar masyarakat bisa mengaktifkan dan bergabung pada BPJS mandiri bagi yang mampu dan yang tidak mampu bisa masuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI ) pusat maupun Pemda," ujarnya.
Pihaknya menjelaskan, tahun lalu Pemkab Blora juga menerima dari BPJS provinsi Jateng. Saat itu UHC Blora masih diangka 95,6 persen.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengatakan, pihaknya sering menerima pesan masuk yang berisi aduan dan curhatan terkait kartu BPJS yang nonaktif. Banyak dari warganya yang sering menghubunginya untuk minta tolong dibantu dari segi biaya.
"Sehari itu minimal bisa lima sampai tujuh pesan masuk dalam hp saya. Isinya menyertakan foto sedang dirawat dan minta tolong untuk dilihat pengaktifan BPJS nya," ujarnya.
Dia menambahkan, siapa saja yang memiliki nomor (Kepala Dinsos P3A; Red) bisa langsung secepatnya menerima pelayanan kesehatan jika BPJS sudah lapor.
Pihaknya akan secepatnya memproses dengan melakukan pengecekan NIK pasien apakah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
"Setelah terdaftar di DTKS, nanti akan kami hubungi kantor BPJS Blora untuk segera mengaktifkan kartu BPJS pasien yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan secepatnya. Mungkin bisa dilakukan operasi segera, dan mendapatkan kelayakan ruangan," ucapnya. (ari/ali)
Editor : Alfian Dani