
REMBANG, RadarPati.ID - Bupati Rembang dikabarkan tidak menandatangani usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK).
Hal ini dikarenakan usulan tersebut perlu dilakukan kajian lebih lanjut.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, beberapa waktu lalu, Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang telah membahas rencana kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan UMSK.
Pada pertemuan tersebut telah disepakati bahwa UMK tahun 2025 diusulkan naik 6,5 persen. Sementara UMSK diusulkan naik 10 persen.
UMSK, merupakan upah minimum yang diterapkan secara khusus pada sektor-sektor tertentu.
Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang Endhi Juniarno menyampaikan, saat dilaksanakan rapat Dewan Pengupahan beberapa waktu lalu, UMSK baru diusulkan untuk sektor industri sepatu olahraga dengan besaran kenaikan 10 persen.
Dewan Pengupahan telah menindaklanjuti dan menyampaikan kepada Bupati Rembang.
"Karena usulan serikat pekerja hanya itu. Waktu di Dewan Pengupahan ada usulan itu ya kami tindaklanjuti. Karena sepakat juga, ya kami ajukan ke Bupati. UMSK-nya 10 persen dari UMK tahun 2024," katanya.
Meski begitu, informasi yang diterima, Bupati Rembang tidak menandatangani usulan UMSK tersebut.
Ia mengatakan, bahwa bupati memiliki pertimbangan, saat ini masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait penetapan UMSK. Sebab, saat ini baru satu sektor yang diusulkan.
Sementara, di Rembang dinilai masih ada sektor-sektor lain yang dianggap perlu dibahas juga, seperti pada sektor pertambangan.
"Perlu kajian. Sebetulnya kalau dari kacamata masih banyak, pertambangan itu risiko tinggi. Penilaian pak bupati masuk akal juga, butuh kajian," katanya.
Saat ini, pihaknya sudah mengirimkan usulan kenaikan upah, baik UMK maupun UMSK kepada provinsi.
Meskipun, UMSK tidak ditandatangani oleh Bupati Rembang. Diperkirakan, pada tanggal 18 Desember besok akan ada Surat Keputusan (SK) Gubernur terkait penetapan kenaikan upah.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi bisa berkomunikasi dengan Bupati Rembang.
"Ditetapkan atau tidak kami tunggu hasil. (UMSK) kami kirim kosongi, tidak ada tanda tangan bupati, dilampiran berita acara," jelasnya. (vah/ali)


