
REMBANG, RADARPATI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang masih memiliki tunggakan terhadap uang harian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang periode 2019-2024.
Saat ini, diperkirakan jumlahnya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk 2024 diketahui mengalami defisit karena ketidaksesuaian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD sebelumnya.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ketidak sesuaian asumsi SILPA yang sebelumnya terpasang Rp 66 miliar, namun terealisasi Rp 19 miliar.
Tahun ini, Kabupaten Rembang juga tidak melaksanakan APBD Perubahan.
Pemkab akan mengatasi defisit melalui pergeseran anggaran.
Anggota DPRD Rembang Puji Santoso mengatakan, uang harian kunjungan kerja maupun konsultasi para Anggota DPRD lama masih belum terbayarkan sepenuhnya.
Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah.
"Kalau kami lihat ya karena dampak defisit keuangan. Ketika keuangan ada defisit, capaian pendapatan tidak terealisasi. Kami juga masih memantau," katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut, masih ada uang harian sekitar Rp 1,5 miliar yang belum dibayarkan.
Padahal kegiatan sudah terlaksana pada periode sebelumnya.
"Ada uang kunjungan kerja, ada uang konsultasi. Itu yang paling banyak. Mereka (anggota DPRD) sudah melaksanakan tugas tetapi belum terbayar. Karena kondisi keuangan," jelasnya.
Sebelumnya, jumlah tunggakan tersebut bahkan sempat mencapai Rp 3 miliar.
Setiap bulan pihaknya hanya bisa menagih sekitar Rp 800 juta.
"Itu hanya komisi, perkiraannya sekitar Rp 1,5 miliar. Mungkin. Karena teman-teman ini komisi kemarin komunikasi," jelasnya.
Biasanya, uang harian tersebut sudah diterima anggota dewan sebelum melaksanakan kunjungan.
Puji menjelaskan, sampai bulan Oktober ini, Pemerintah Daerah akan fokus kepada pembayaran gaji pegawai.
Sehingga pihaknya untuk sementara masih menunggu.
"Di kabupaten lain yang kondisi APBD-nya normal, itu sebelum DPRD melakukan kunjungan kerja atau konsultasi sudah terbayar full lumpsum-itu. Sebelum pelaksanaan sudah diberikan," jelasnya. (vah/ali/amr/izza)
